Published On: Sab, Apr 23rd, 2016

Pendapatan Wisata Nglirip Harus Masuk APBDes

TUBAN

TERCEPAT : Jasad Korban ditemukan paling cepat sepanjang sejarah wisatawan tenggelam di kawasan Air Terjun Nglirip. Kejadian ini menjadi tontonan warga.

Wisata Nglirip

seputartuban.com – Pengelolaan wisata Nglirip, Desa Mulyoagung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban mulai dikomersilkan sebelum tahun baru 2016. Para pengunjung mulai dikenakan biaya retibusi masuk. Sebelumnya lokasi wisata ini hanya memungut jasa parkir oleh warga setempat.

Sesuai Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2013 tentang Kepariwisataan. Dalam Perda tersebut pengelolaan wisata desa telah diatur dengan jelas. Secara garis besar dalam Perda tersebut diatur mekanisme pengelolaan yang benar.

Dimulai dengan musyawarah desa (Musdes) membentuk kelompok atau lembaga masyarakat yang akan bertanggung jawab dalam pengelolaannya. Kelompok tersebut memiliki akta notaris lembaga dan mengantongi surat pengesahan dari kementerian hukum dan HAM (Kemenkumham).

Hingga saat ini wisata air terjun tersebut belum sesuai dengan ketentuan itu. Meski sudah menetapkan tarif masuk pengunjung. Kepala Desa Mulyoagung, melalui Kasi Trantib, Tu’in Marsudi menegaskan lokasi wisata tersebut sudah dikelola Pemdes. Sebelumnya dikelola masyarakat dan tidak masuk desa. “Sudah dibentuk pengurus oleh Pemdes dan sudah dibuatkan Perdes untuk mengelola wisata itu,” jelasnya belum lama ini.

Perdes tersebut belum mendapat persetujuan dari Bupati Tuban untuk diberlakukan. Selain itu kelembagaan pengelola lokasi wisata juga belum mendapat pengesahan dari Kemenkum Ham.

Kabid Pariwisata Seni dan Budaya, Dinas Perekonomian dan Pariwisata  (Disperpar) Pemkab Tuban, Sunaryo, mengatakan hingga saat ini Disperpar masih menunggu Perbup turunan dari Perda Kepariwisataan sebagai dasar detail pelaksanaan Perda tersebut. Sehingga Perda Kepariwisataan belum dapat dilaksanakan.

Sedangkan terkait pengelolaan wisata ngelirip yang sudah beroperasi, menurut Sunaryo pengelolaannya sudah dilaksanakan sebelum adanya peraturan yang baru itu. Sehingga mereka harus segera menyesuaikan. “Mereka belum memiliki ijin dan kita harapkan Pemdes setempat segera melakukan pengurusan ijin tersebut,” harapnya.

Sementara keamanan dan keselamatan pengunjung dilokasi wisata itu, menurut Sunaryo menjadi tanggungjawab pengelola. Diantaranya agar segera membentuk tim SAR, memasang papan larangan tempat berbahaya. Serta melakukan perbaikan menajemen dan administrasinya. “Kita selalu mengawasi dan memberikan pembinaan terhadap mereka. Nanti akan segera kita koordinasikan dengan pengelola,” sambungnya.

Ketua Komisi A DPRD Tuban, Agung Supriyanto menjelaskan pungutan retribusi wisata Nglirip tidak dapat dimasukkan menjadi Pendapatan Asli Desa (PADes) karena belum memiliki dasar hukum. Sehingga hasil pungutan sejak sebelum tahun baru juga belum dapat dimasukkan dalam APBDes. “Perdes-nya belum disahkan ya belum bisa dipakai dasar. PADes harus ada dasar hukumnya, kalau tidak ya tidak bisa,” jelasnya.

Agung menegaskan dalam penyusunan peraturan desa harus mendapat persetujuan dari BPD. Setiap kebijakan harus didasari atas hasil musyawarah, yang juga melibatkan tokoh masyarakat. Kalau tidak ada Perdes dan hasil pungutan tidak masuk dalam APBDes kegiatan itu dapat dikatakana illegal.

“Korupsi itu tidak hanya menggelapkan uang Negara. Tetapi salah dalam pengambilan kebijakan dapat dikategorikan korupsi. Maka itu yang harus dipahami oleh pemerintah desa agar tidak terjerat hukum dalam mengambil kebijakan,” kata Agung, Kamis (21/4/2016) malam. MUHLISHIN

Facebook Comments

About the Author