Published On: Sab, Agu 8th, 2015

Pencairan Dana Desa Molor Nasib Kades “Diujung Tanduk”

TUBAN

Sekretaris AKD Tuban, Warsito

Sekretaris AKD Tuban, Warsito

seputartuban.com – Asosiasi Kepala Desa (AKD) Tuban mengaggap Pemerintah belum siap merealisasikan program dana desa. Hal ini terbukti hingga pertengahan tahun lebih dana tersebut belum dicairkan.

Padahal sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pencairannya melalui 3 tahapan, yaitu ahap 1 sebesar 40 persen pada bulan Juni. Tahap 2 sebesar 40 persen pada Agustus, dan tahap 3 sebesar 20 persen pada bulan Nopember. Namun hingga saat ini tahap pertama juga belum dicairkan.

Sekretaris AKD Tuban, Warsito mengatakan seharusnya penerapan program dana desa sudah terdapat program pendukungnya. Diantaranya peraturan perundangan yang mengatur teknis pelaksanaanya. Karena molornya pencairan akan berdampak buruk terhadap pelaksanaan program.

Desa harus melaksanakan kegiatan dan mengelola uang dalam jumlah besar, sedangkan waktu pelaksanaan hanya beberapa bulan saja. “Kita yang ada dibawah sebagai pelaksana ini kebinggungan, sebab sudah bulan Agustus tetapi masih belum terealisasikan,” keluh Sekretaris AKD Tuban, Warsito, Jum’at (07/08/2015).

Kemoloran pencairan dana juga berimbas buruk terhadap pemerintah desa maupun kepala desa. Karena sebagian masyarakat beranggapan dana tersebut sudah dicairkan dan belum digunakan. Kesan yang muncul dana tersebut dipakai terlebih dahulu oleh Kades.

Keterlambatan pencairan itu, dikhawatirkan akan berdampak hukum. Kepala Desa yang tidak memiliki pengetahuan cukup dan didesak waktu melakukan kesalahan prosedur tanpa sengaja. Jelas ini akan membawa dampak hukum yang tidak remeh. Belum lagi, soal pelaporan penggunaan dana yang tidak mudah.

“Kita khawatir, karena ketidak segajaan untuk melakukan penyelewengan anggaran, karena terbentur waktu para kades tidak mematahi aturan dan berurusan dengan hukum,” ujarnya.

Ia berharap, agar ada kebersamaan antara aparat hukum dan pemerintah daerah terus melakukan pembinaan dan pengawasan. Sehingga bila terjadi kesalahan harus segera diingatkan agar tidak menjadi masalah, sebab itu juga tanggung jawab pemerintah daerah.

Sementara itu, Kepala Bappemas Pemdes dan KB Tuban Pemkab Tuban, Mahmudi menjelaskan, bahwa saat ini sudah mulai dilakukan proses pencairan. Desa diminta segera mengajukan proses pencairan untuk tahap 1 sebesar 40 persen.

Namun, ada persyaratannya seperti APBDes, rencana penggunaan anggaran dan kwitansi. Sedangkan pencairan tahap kedua juga memakai persyaratan yang sama. “Dana desa untuk kegiatan fisik dan pemberdayaan sudah bisa dicairkan, tinggal kesiapan dari desa,” jelas, Mahmudi saat dihubungi melalui ponselnya.

Pencairan tahap kedua dapat dilakukan jika dana tahap 1 yang sudah dicairkan telah terpakai 90 persen. Tetapi karena waktu yang semakin sempit maka kemungkinan akan dipercepat dan mengabaikan persyaratan itu.

Diharapkan, pemerintah desa melaksanakan program itu sesuai dengan perencanaan dan sekarang sudah bisa dilaksanakan.

Hingga saat ini petugas pendamping desa dari pemerintah pusat juga belum ada kejelasan. Padahal pendamping itu sangat dibutuhkan, mulai dari perencanaan, realisasi hingga pelaporannya. Sebab tidak sedikit desa-desa yang di Tuban yang masih membutuhkan pembinaan dan bimbingan. “Untuk pendamping masih belum ada kabar,” pungkasnya. MUHLISHIN

Facebook Comments

About the Author

Displaying 2 Comments
Have Your Say
  1. wonk ndeso berkata:

    pejabat tuban bsa cman janji melulu itu yg di keluhkan sma pamong,bnyak lurah yg pusing tujuh keliling gra2 ini msim tujuh belasan karang taruna minta dana buat kegiatan dan di janjikan dri dana add’lucunya mesti add termin 1 blum trun perangkt disuruh buat RAB termin 2,sbnernya yg bdoh siapa?lha lpj untk add termin 1 blum ada kok suru bkin RAB termin 2,klo rakyt Tuban cerdas bsa membca kmna aliran uang add sbenarnya!hitung sja brpa jdinya klo uang add yg konon jmlah nya 1,3 T ngendap di bank?berbulan2!alasan pemkab ttg perbub dan tetek bengek sbenarnya cma alibi saja!buktinya di kabupaten bojonegoro add sdah dicairkan termin 2 pdahal pling kecil di bjnegoro desa menerima 500 jta,klo orang tuban cerdas bsa menilaikan bgaimna kinerja pemkab dan dewan selama ini?

  2. wonk ndeso berkata:

    Ah emang pejabat tuban biasa cman janji dri bulan juni sampai sekarang,lha gini kok desa suruh maju sudahlah g usah cari beribu alsan rakyat sdah tau!klo uang yg konon 1,3 t bla di depositokan beberpa bulan di bank kan lmyan!buktinya di bojonegoro add sdah cair bahkan thap 2,pdhal nilainya pling kecil dsa dpat 500 jta,lucunya pamong disuruh buat RAB add tahap 2 lha wonk lpj untk tahap 1 blum ada!bingung to?mau alasan apa lgi?bupati dan pejabat tuban bner2 perlu di revolusi mental klo perlu laporkan pda pak jokowi hehehe