Published On: Jum, Jan 8th, 2016

Pemkab Tuban Usulkan 3.00 CPNS 2016

Share This
Tags

TUBAN

Kepala BKD Tuban, Nur Hasan

Kepala BKD Tuban, Nur Hasan

seputartuban.com – Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD), mengusulkan 3.00 kuota Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Data itu sesuai kebutuhan pegawai Pemkab Tuban.

Kepala BKD Tuban, Nur Hasan mengatakan Pemkab Tuban masih membutuhkan sekitar 3.000 pegawai dari semua bidang. Namun yang paling banyak dari tenaga pendidikan sekitar 30 persen dari jumlah yang dibutuhkan tersebut.

Pada 2016 ini ada sebanyak 300 pegawai yang sudah habis masa jabatannya atau pensiun. Sehingga setiap tahunnya pegawai yang ada di Tuban mengalami pengurangan dari 300 hingga 400 pegawai.

“Bila tidak ada pengangkatan pegawai baru dari Pemerintah Pusat maka tiap tahunnya pegawai kita akan terus berkurang. Dan bisa menyebabkan menurunnya kinerja ditiap SKPD,” keluh Nur Hasan, Kamis (7/1/2016) siang.

Sedangkan untuk mengantisipasi hal itu, Pemkab Tuban memaksimalkan dan mendayagunakan pegawai yang ada. Dengan harapan tugas dan pelayanan terhadap masyarakat ditiap SKPD tidak terganggu.

Namun yang menjadi permasalahan adalah semakin berkurangnya tenaga pendidikan. Padahal pendidik menjadi kebutuhan dasar masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Sesuai dengan PP nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon PNS. Dalam pasal 9, bahwa sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah ini (PP No. 48 Tahun 2005) semua pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintahan dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis.

Pemkab Tuban telah mengedarkan peraturan tersebut kesemua instansi, sehingga bila ada yang mengangkat tenaga honorer atau sejenis itu bukan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. “Bila ada yang mengangkat seperti GTT itu menjadi tanggungjawab lembaga itu. Pemkab tidak bertanggungjawab dengan nasib mereka kedepan,” jelasnya.

Diketahui, kondisi saat ini utamanya bidang pendidikan banyak sekolah yang mengangkat tenaga honorer. Padahal dalam peraturannya sudah jelas tidak diperbolehkan dan menjadi tanggungjawab lembaga teresebut. “Itu tanggung jawab lembaga masing-masing, peraturannya sudah jelas dan tidak diperbolehkan ,” sambungnya.

Nur Hasan mengharapkan agar pemerintah pusat merealisasikan apa yang diusulkannya. Sehingga tidak berdampak buruk pada kinerja Pemkab Tuban. Selain itu, diharapkan pegawai yang ada lebih produktif.

BKD juga melakukan kerjasama dengan Satpol PP dan Inspektorat dalam melakukan pengawasan kinerja dan ketertiban pegawai. Kerjasama itu dengan melakukan sidak terhadap pegawai yang bolos kerja, serta meberikan sanksi terhadap mereka bila ditemukan tidak aktif. Sanksi yang terapkan mulai dari teguran, penundaan pangkat dan juga bisa hingga pemecatan. “Kita terus melakukan peningkatan pengawasan pada saat jam kerja terhadap para pegawai,” ujarnya. MUHLISHIN

Facebook Comments

About the Author