Published On: Jum, Jul 29th, 2016

Pemkab Tuban Minta JOB-PPEJ Bayar Kompensasi Warga

TUBAN

seputartuban.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban meminta kepada Joint Operating Body – Pertamina Petrochina East Java (JOB-PPEJ) agar membayar dana kompensasi bagi 500 warga Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban.

Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein

Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein

Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein mengatakan bahwa dari hasil pertemuan yang dilakukan antara SKK Migas dan JOB-PPEJ di kantor Wakil Bupati, Jumat (22/7/2016) belum mendapat kepastian. Karena JOB PPEJ masih akan menyampaikan tuntutan warga kepada pihak diatasnya.

Sebab biaya kompensasi saat ini menjadi tanggungjawab negara bukan perusahaan. Biaya tersebut masuk dalam biaya produksi perusahaan, sehingga harus ada kebijakan dari pemerintah pusat.

“Kita hanya bisa meminta agar perusahaan segera melunasi atau membayar kompensasi 7 bulan yang belum dibayarkan,” kata Wabup, Rabu (27/7/2016).

Menurut politisi asal Kecamatan Rengel tersebut, alasan perusahaan tidak mau membayar kompensasi itu karena adanya perubahan regulasi. Setelah hasil audit oleh BPK Pusat terdapat temuan bahwa kompensasi itu tidak tepat, karena dampaknya tidak signifikan. “Oleh JOB dilakukan penelitian oleh ITS, tetapi mereka tidak koordinasi dengan Pemkab maupun warga tentang hal itu,” keluh Wabup.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh ITS selama 4 bulan itu dampaknya tidak seluas dulu. Hanya disekitar cerobong flare saja.

Namun, kompensasi itu sudah diberikan kepada warga sejak tahun 2003 hingga 2015. Karena sudah menjadi kesepakatan antara warga dengan perusahaan. “Jika kompensasi itu mau dihentikan harus ada sosialisasi dengan warga. Sehingga tidak menimbulkan masalah seperti ini. Kita hanya diajak koordinasi bila ada masalah saja,” katanya kecewa.

Wabup menegaskan bahwa ia meminta agar perusahaan segera membayar kompensasi 7 bulan itu. Serta menjelaskan kepada warga masalahnya dengan jelas. Sebab perusahaan tidak bisa menghentikan kompensasi itu tanpa ada penjelasan terlebih dahulu. “Pihak perusahaan kurang koordinasi dengan warga dan itu yang perlu ditungkatkan,” harapnya.

Fakta dilapangan, warga mengeluhkan panas akibat api flare cukup luas. Selain itu suara bising akibat aktifitas perusahaan. Serta bau menyengat dirasakan warga sekitar.

Sehingga hasil kajian yang menyatakan dampaknya rendah itu dirasa masyarakat tidak sesuai kenyataan. Sehingga masyarakat tetap menuntut kompensasi sesuai perjanjian. Bahkan sudah 2 kali melakukan aksi blokir pintu masuk perusahaan sejak menuntut pencairan dana kompensasi yang belum cair selama 7 bulan. MUHLISHIN

Facebook Comments

About the Author