Published On: Sab, Mei 28th, 2016

Pemkab Tuban Kekurangan 3.500 Pegawai

TUBAN

seputartuban.com – Pemeribtah Kabupaten Tuban saat ini kekurangan PNS hingga 3.500 orang. Hal itu disebabkan setiap tahunnya sekitar 300 sampai 400 pegawai yang pensiun. Termasuk pada tahun 2016 sekitar 300 pagawai yang pensiun.

Sekda Pemkab Tuban, Budi Wiyana

Sekda Pemkab Tuban, Budi Wiyana

Padahal tahun ini juga tidak ada rekrutmen PNS, karena belum ada petunjuk dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). “Untuk mengantisipasi kekurangan pegawai itu kita medayagunakan aparatur yang ada,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tuban, Nur Hasan, Kamis (26/5/2016).

Selain itu, menurut Nur Hasan masing-masing SKPD yang ada harus dapat mengoptimalkan kinerja dari pegawainya. Serta meningkatkan pengawasan terhadap kinerja dari pegawai.

Ketua Komisi A DPRD Tuban, Agung Supriyanto mengatakan bahwa hingga saat ini Pemkab Tuban masih belum memiliki alat ukur terkait kekurangan pegawai tersebut. Sehingga Komisi A beranggapan bahwa jumlah pegawai yang ada sudah cukup. Hanya saja memanfaatkan sumberdaya dengan maksimal. “Kalau memang kurang, tidak mungkin pada saat jam kerja ada keluar untuk keperluan lain atau bukan keperluan kerja,” kata Agung.

Untuk mengetahui kekurangan pegawai, menurut politisi PAN itu setiap SKPD harus memiliki alat ukur yang jelas. Serta perlu adanya beban kerja terhadap pegawai tersebut, tidak hanya target kerja yang saat ini dilakukan dan itupun tidak semua SKPD. “Setiap pegawai harus diberikan beban kerja dan dilakukan evaluasi secara berkala,” harapnya.

Selain itu, juga perlu adanya reward and panishment terhadap kinerja dari masing-masing SKPD. Seperti dengan menaikkan tunjangan seperti yang sudah dilakukan oleh daerah-daerah lain.

Juga pemanfaatan teknologi untuk mengukur kinerja dari semua SKPD. Sehingga kinerja mereka dapat dipantau secara langsung. Pemkab Tuban pasti mampu mengadakan teknologi itu karena memiliki cukup anggaran.

Agung menjelaskan, berdasarkan koordinasi dengan Menpan RB tidak ada penambahan pegawai di tingkat Kabupaten. Pemerintah pusat berharap adanya keseimbangan biaya belanja langsung dan tidak langsung (belanja pegawai). Saat ini rata-rata mencapai 30 % belanja langsung dan 70% belanja tidak langsung.

Sedangkan yang diharapkan belanja langsung sebesar 50% dan tidak langsung juga 50%.  “Untuk Tuban saat ini belanja langsung sebesar 40% dan belanja tidak langsung 60%, sehingga masih perlu dikurangi belanja tidak langsungnya,” tegas Agung. MUHLISHIN

Facebook Comments

About the Author