Published On: Rab, Sep 30th, 2015

Pemkab Tuban Hapus Dana Hibah Masjid

TUBAN

foto: ISTIMEWA

foto: ISTIMEWA

seputartuban.com-Pemkab Tuban dipastikan tidak bisa melanjutkan program dana hibah untuk bantuan masjid, musala dan tempat ibadah lain, termasuk program bedah rumah tidak laik huni tahun 2016 mendatang.

Padahal program unggulan Pemkab Tuban yang sudah berjalan selama ini manfaatnya benar-benar telah dinikmati masyarakat luas.

Distopnya serangkaian program unggulan ini karena dana hibah yang menjadi sumber kegiatan tersebut, baik berupa uang maupun barang tak boleh diberikan kepada perorangan.

Hal ini sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai tindak lanjut undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 298 ayat 5.

Di sini ditegaskan dana hibah yang bersumber dari APBD harus diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kepengurusan jelas dan berkedudukan di wilayah Kabupaten Tuban.

Namun begitu, Wakil Bupati Tuban Noor Nahar Hussein memastikan untuk tahun anggaran 2015 ini penyaluran dana hibah untuk perorangan masih diperbolehkan karena sudah masuk dalam APBD.

“Untuk tahun ini karena sudah masuk dalam anggaran ya tetap dilaksanakan,” tegas Noor Nahar, Rabu (30/09/2015) siang.

Dia menjelaskan, dana hibah perorangan itu diantaranya untuk kegiatan bedah rumah tidak layak huni, hibah ke masjid dan musala serta tempat ibadah lain.

grafis: seputartuban.com

                  grafis: seputartuban.com

Sekadar tahu, setiap tahunnya Pemkab Tuban menargetkan sebanyak 250 rumah dilakukan perbaikan. Masing-masing kecamatan setiap tahunnya ada 10 rumah yang diberikan bantuan dana hibah.

“Otomatis intruksi menteri tersebut membuat program yang sudah menjadi unggulan Pemkab Tuban terancam tidak bisa dilanjutkan,” kata dia.

Selain itu, lembaga-lembaga yang tidak berbadan hukum pun dipastikan juga tidak diperbolehkan menerima dana tersebut,

“Masak masjid dan musala harus berbadan hukum. Itu jelas tidak mungkin dan sangat memberatkan pemerintah daerah,” keluh Noor Nahar.

Berkaitan itu, dia menyatakan ia sudah mengusulkan kepada Mendagri untuk dilakukan revisi undang-undangnya. Menurut Noor Nahar, Mendagri merespon dengan menegaskan jika undang-undang itu bukan produk hukum pemerintahan saat ini.

“Kata Mendagri perlu dilakukan perubahan. Aturan itu agar segera dilakukan revisi dan tidak ada muatan politis,” paparnya sembari menyebutkan total dana hibah tahun 2015 sebesar Rp 23 miliar atau mengalami kenaikan signifikan dibanding tahun 2014 yang hanya Rp 10 miliar.  MUHLISHIN

Facebook Comments

About the Author