Published On: Kam, Nov 24th, 2016

Pemkab Legalkan Biaya Pendaftaran Cakades

Share This
Tags

TUBAN

seputaruban.com – Meski terjadi polemik soal biaya pendaftaran bagi Calon Kades dan ditegaskan Komisi A DPRD Tuban yang melarang penarikan dana itu, nyatanya Pemkab Tuban tetap menegaskan pembebanan uang itu legal atau diperbolehkan.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa dan KB (Bapemas, Pemdes dan KB) Kabupaten Tuban,  Mahmudi

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa dan KB (Bapemas, Pemdes dan KB) Kabupaten Tuban, Mahmudi

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa dan KB (Bapemas, Pemdes, dan KB) Kabupaten Tuban,  Mahmudi megaskan penarikan biaya pendaftaran bagi Calon Kepala Desa (Cakades) diperbolehkan.  “Pungutan biaya bagi calon kepala desa itu diperbolehkan jika dana dari APBD dan APBDes dirasa belum cukup untuk memaksimalkan terselenggaranya kegiatan. Tentunya atas kesepakatan seluruh panitia dan bakal calon,” terangnya, Rabu (23/11/2016) siang.

Menurut Mahmudi besaran nominal yang dibebankan pada masing masing calon, tidak berhak diputuskan sepihak panitia. Namun nominal yang akan dibebankan, panitia berkewajiban merumuskan bersama tentang besaran biaya pendaftaran dengan memandang kemampuan sosial masing-masing calon.

Sehingga tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan biaya yang dibebankan pihak panitia terhadap calon. Dari seluruh biaya pendaftaran yang telah terkumpul dari sumbangan tidak mengikat itu, seluruhnya dapat dimasukkan pada APBDes untung menunjang terlaksananya pesta kepemilihan Kepala Desa. “Biaya yang dibebankan itu bersifat tidak mengikat, nominalnya terserah. Dan ini sudah biasa dilakukan ditahun-tahun sebelumnya,” pungkas Mahmudi.

Diketahui sebelumnya, penarikan biaya pencalonan ini tengah dikeluhkan Bakal Calon Kepala Desa dari wilayah Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban.  Diwilayah kecamatan setempat, setiap Bakal Calon dibebani untuk membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 5 Juta hingga Rp 24 Juta per Calon. Perbedaan besaran nominal biaya pendaftaran tersebut menjadikan kecemburuan sosial bagi sesama Balon Kades. Mereka menduga, jika tidak dipantau dengan serius. Maka besar kemungkinan dari dana yang sudah terkumpul dapat diselewengkan.

Kondisi serupa diduga kuat terjadi di wilayah kecamatan lainya. Selain penetapan biaya tambahan itu sepihak, juga anggaran tidak dimasukkan dalam APBDes. Namun pengelolaanya terpisah dari anggaran APBDes dan APBD Kab. Tuban yang diterima panitia. ARIF AHMAD AKBAR

Facebook Comments

About the Author