Published On: Jum, Jul 24th, 2015

Pemkab Gagal Tengahi Konflik Petani Margosuko

BANCAR

WADUL NASIB: Perwakilan petani Desa Margosuko saat berdialog dengan aparat terkait di Pendopo Kecamatan Bancar.

WADUL NASIB: Perwakilan petani Desa Margosuko saat berdialog dengan aparat terkait di Pendopo Kecamatan Bancar.

seputartuban.com–Sedikitnya 60 petani di Desa Margosuko Kecamatan Bancar terancam menjadi pengangguran setelah ladang 6 hektar yang sudah digarap sejak 2009 silam, secara sepihak diambil alih pengelolaannya oleh PT Kwalita Prima Jaya (PT KPJ) awal tahun ini.

Saat ini ladang yang selama ini ditanami jagung, kedelai dan kacang tanah tersebut diratakan dengan mesin bego oleh PT KPJ menjadi tambak budi daya udang.

Sayangnya, upaya Satpol PP dan Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Tuban yang turun tangan menyetop PT KPJ mengubah lahan pertanian tersebut menjadi tambak udangtidak berjalan mulus.

Buktinya, surat peringatan Satpol PP Tuban tertanggal 25 Juni 2015 bernomor 330/649/414.110/2015 kepada PT KPJ untuk menghentikan aktivitas mengelola tambak itu mandul.

Tidak itu saja. Surat edaran dari Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Tuban tanggal 30 Juni 2015 dengan nomor 506/237/414.114/2015 yang menyatakan PT KPJ belum pernah mengajukan permohonan perizinan usaha perikanan tambak di Desa Margosuko juga tidak digubris.

Koordinator petani Desa Margosuko, Jasman, mengatakan lahan seluas 6 hektar dari total 25 hektar yang sejak tahun 2009 digarap petani sebelumnya adalah milik PT Bumi Nusantara sebagai lahan budidaya tambak udang.

FAHMI FIKRONI: Selayaknya tidak dioperasikan terlebih dahulu karena melihat dasar hukum yang dimiliki perusahaan (PT KPJ) belum ada.

FAHMI FIKRONI: Selayaknya tidak dioperasikan terlebih dahulu karena melihat dasar hukum yang dimiliki perusahaan (PT KPJ) belum ada.

Karena kesandung kredit macet tahun 2004 silam kemudian tambak ini disita Bank Bumi Daya Surabaya, bank tempat PT Bumi Nusantara menjaminkan lahan 25 hektar tersebut sebagai agunan.

Sejak saat itu lahan yang dikuasai bank ini tidak terurus. Lima tahun kemudian, tepatnya awal tahun 2009 warga Desa Margosuko menggarap lahan telantar seluas 6 hekter tersebut dan mengubahnya menjadi ladang pertanian. Lahan ini kemudian dikapling dan digarap 60 petani.

“Kami sudah memanfaatkan lahan yang semula tidak terpakai itu sejak tahun 2009 untuk kepentingan masyarakat. Tapi tiba-tiba awal tahun 2015 ini kami dilarang menggarap. Katanya sudah menjadi hak milik perusahaan (PT KPJ). Apa buktinya?,” ungkap Jasman disamping puluhan petani Desa Margosuko usai meluruk kantor Kecamatan Bancar wadul nasibnya, Jumat (24/07/2015) siang.

Menurut dia, kepada warga pihak PT KPJ menyatakan sebagai pemilik atas lahan tersebut karena sebagai pemenang lelang. Meski begitu warga tidak lantas percaya begitu saja klaim PT KPJ.

“Kalau memang mau diubah sebagai tambak udang boleh-boleh. Tapi kan ada prosedurnya. Tidak slonang-slonong seperti sekarang ini,” tegas Jasman.

Kasus tersebut oleh warga kemudian di bawa ke Pemkab Tuban. Satpol PP kemudian mengapresiasi kasus itu dengan mengirimkan surat peringatan tanggal 25 Juni 2015 dengan nomor 330/649/414.110/2015 kepada PT KPJ untuk menghentikan aktivitas mengelola tambak itu tapi tak digubris.

Warga kemudian wadul ke Komisi A DPRD Tuban. Dalam hearing yang mempertemukan warga Margosuko dan perwakilan PT KPJ tidak membuahkan hasil. Dalam kesempatan itu PT KPJ beralasan hanya meratakan tanah yang sudah menjadi hak miliknya.

PT KPJ juga tidak membantah ketika anggota Komisi A DPRD Tuban Fahmi Fikroni menunjukkan surat edaran Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Tuban tanggal 30 Juni 2015 bernomor 506/237/414.114/2015, yang isinya menyatakan bahwa PT KPJ belum pernah mengajukan permohonan perizinan usaha perikanan tambak di Desa Margosuko.

“Untuk itu selayaknya tidak dioperasikan terlebih dahulu karena melihat dasar hukum yang dimiliki perusahaan (PT KPJ) belum ada,” kata Fahmi.

Sementara majamenen PT KPJ kembali menegaskan bahwa kegiatan yang dilakukan atas tanah yang selama ini digarap warga Desa Margosuko hanya sebatas merapikan.

“Kami masih mengupayakan proses kelengkapan perizinan penggunaan tambak. Sedang aktivitas pekerjaan yang kami lakukan hanya merapikan tambak agar tidak rusak dan tanah kembali rata, agar tidak menyulitkan kami di kemudian hari,” terang pelaksana PT KPJ Ahmad Sujarwo ditemui terpisah, seputartuban.com. ARIF AHMAD AKBAR

Facebook Comments

About the Author