Published On: Kam, Jan 5th, 2017

Pemkab Akan Berlakukan Sistem Evaluasi Elektronik

seputartuban.com, TUBAN – Pemerintah Kabupaten Tuban berencana membuat sistem evaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara online. Sistem tersebut direncanakan akan dibuat pada tahun ini, namun untuk pengadaan sarana prasarananya akan dilakukan melalui PAPBD 2017.

Sekretaris Pemkab Tuban, Budi Wiyana

Sekretaris Daerah (Sekda) Tuban, Budi Wiyana mengatakan, untuk tahun ini kita rencanakan membuat sistem E-Government yaitu sistem evaluasi kinerja dari SKPD dengan online atau pemerintahan elektronik. Sehingga kinerja dan kegiatan dari SKPD dapat langsung dikontrol dan diketahui oleh pimpinan. “Tahun ini kita rencanakan membuat sistem evaluasi dengan E-Government,” kata Sekda Tuban, Budi Wiyana, Selasa (4/1/2017).

E-Governtment biasa dikenal juga dengan istilah e-gov, pemerintah digital, online pemerintah atau pemerintah transformasi. Program itu adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyalenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik.

Suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. E-Goverment adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.

Juga dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Sehingga dengan sistem ini diharapkan dapat mempermudah dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja SKPD. “Sistem ini untuk memudahkan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi tanpa harus rapat,” sambung Sekda.

Selain itu, dengan adanya perubahan SOTK baru diharapkan kinerja SKPD bisa semakin lebih baik dan membuat inovasi dalam menjalankan program. Pemkab juga akan memberlakukan reward and punishment kepada semua SKPD. Bahkan Bupati tidak segan-segan memberikan sanksi terhadap SKPD yang tak bisa menjalankan tugasnya.

Sedangkan untuk saat ini sistem evaluasi dilakukan secara rutin setiap bulannya. Serta evaluasi setiap tiga bulan sekali untuk mengatahui hasil kinerja yang dilakukan oleh SKPD. “Saat ini akan kita lakukan evaluasi secara rutin agar program yang dibuat bisa berjalan dengan baik,” ujar mantan Kepala Bappeda tersebut. MUHLISHIN

Facebook Comments

About the Author