TUBAN
seputartuban.com – MKP merupakan salah satu identitas truk tangki yang bermuatan solar yang digrebek Polisi. Di Desa Laren, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban. Perusahaan ini diduga sebagai penyalur hasil solar subsidi yang sebelumnya ditampung diarea Pondok Pesantren (Ponpes) NM.
External Relation Pertamina Marketing Operation Regional V Surabaya, Rustam Aji saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Minggu (05/04/2013) mengatakan pihaknya sudah menelusuri setiap perusahaan distribusi BBM dari pertamina. Dan dipastikan PT. MKP atau MKP sesuai tulisan pada lambung truk tangki, tidak masuk dalam daftar penyalur BBM. ” Penelusuran kami bukan mas. Walau infonya dia ngaku dari Pertamina,” katanya.
Ditanya pengawasaan penyaluran BBM subsidi, Rustam Aji mengatakan hal itu sudah ada lembaga yang menangani sendiri. Sedangkan kewenangan Pertamina, hanya sampai ke lembaga penyalur resmi yg terikat kontrak dengan Pertamina. seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan agen elpiji.
Untuk kasus dugaan penyalahgunaan solar bersubsidi yang terjadi di Desa Leran, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian. Dan pihaknya akan menunggu hasil pemeriksaan kasusnya.
“Kita tunggu saja hasil penyidikan dari kepolisian. Kalau menurut UU No. 22 tahun 2001 tentang minyak bumi dan gas, penyalahgunaan BBM Subsidi, dikenai ancaman pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp 60 Milyar, ” tegasnya.
Seperti diberikan sebelumnya, truk tangki Nopol L 8095 RQ sedang mengisi muatanya di area Ponpes NM. Setelah mengetahui keberadaan wartawan, kemudian dipindahkan keluar Ponpes dan sopirnya melarikan diri.
Setelah dilakukan penangkapan oleh Polisi, tidak jauh dari truk juga terdapat pengolahan minyak mentah. Hingga saat ini Polisi belum mempublikasikan bagaimana detail kasus ini dan siapa saja tersangkanya. Karena masih mendalami kasus yang nampak marak terjadi di Kabupaten Tuban ini. (han)
Berita Terkait :
Polisi tangkap truk tangki solar dari Ponpes
Keterlibatan Pemilik Ponpes belum dipastikan
Penegakan UU Migas masih lemah
