Published On: Jum, Jun 24th, 2016

Pemerintah Pusat Batalkan Ambil Alih Bakesbangpol

TUBAN

seputartuban.com – Rencana pemerintah pusat untuk mengambil alih sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipastikan batal diambil alih pemerintah pusat mulai 1 Januari 2017. Menyusul surat edaran yang diterima Pemkab Tuban dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Awalnya, Bakesbangpol akan diambil alih pemerintah pusat dan berada dibawah Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri mulai 2017.

Kabag Humas dan Media Pemkab, Teguh Setyobudi

Kabag Humas dan Media Pemkab, Teguh Setyobudi

Kabag Humas dan Media Setda Kabupaten Tuban, Teguh Setyobudi, Kamis (23/6/2016), mengatakan, bahwa Kemendagri telah mengirim Surat Edaran (SE) Nomor 188.31/2398/POLPUM, pertanggal 8 Juni 2016. Yang isinya tentang penundaan penetapan rancangan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan urusan pemerintah umum.

Dalam SE tersebut menjelaskan, bahwa Kesbangpol dalam waktu dekat masih berstatus sebagai perangkat daerah baik di Provinsi maupun tingkat Kabupaten. Kedua, status Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kesbangpol juga tetap sebagai aparatur perangkat daerah.

Padahal sebelumnya, segala persiapan sudah dilakukan Pemkab mulai dari sosialisasi hingga administrasi penyerahan personil, pengalihan aset, serta pembiayaan dan dokumentasi (P3D). Persiapan juga sudah berjalan sekitar 75 persen yang dimulai pada Maret 2016. Pemkab Tuban sudah jauh melangkah dengan melakukan pendataan. Termasuk sudah direncanakan pada Oktober 2016 semua urusan administrasi sudah diserahkan ke pusat.

Segala persiapan rencana pengambilalihan yang sudah disiapkan matang oleh pemkab tersebut menurut teguh tidak sia-sia, mengingat kebijakan dari pusat tersebut sifatnya hanya penundaan saja. “Tak ada yang sia-sia. Ini sifatnya penundaan saja. Intinya, hanya penundaan pengambil alihan Kesbangpol oleh pusat,” tegas Teguh.

Terkait sampai kapan penundaan tersebut, Pemkab Tuban belum bisa memastikan. Karena Pemkab hanya bisa menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Selain itu, Pemkab juga memastikan sudah siap jika diminta penyerahan. “Dengan adanya persiapan yang sudah matang sebelumnya, jadi kapan pun kami sudah siap. Sehingga tidak ada yang sia sia,” pungkasnya.

Penarikan Kesbangpol menjadi lembaga vertikal, dan Pemkab menjadi mitra berdasar Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Mendagri. USUL PUJIONO

Facebook Comments

About the Author