Published On: Sab, Jul 30th, 2016

Pemdes Rahayu Berencana Tempuh Jalur Hukum

SOKO

seputartuban.com – Pemerintah Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban mengancam akan menempuh jalur hukum. Hal itu terungkap dalam pertemuan mediasi di Kantor Kecamatan Soko, kamis (28/7/2016).

MEMANAS : Pertemuan antara warga dengan manajemen JOB PPEJ dan para pihak di Aula Kantor Kecamatan Soko tidak menghasilkan sebuah kesepakatan

MEMANAS : Pertemuan antara warga dengan manajemen JOB PPEJ dan para pihak di Aula Kantor Kecamatan Soko tidak menghasilkan sebuah kesepakatan

Kepala Desa Rahayu, Sukisno dahadapan para pihak dan warganya menyampaikan akan menemuh jalaur hukum jika Joint Operation Body Pertamina-Petrochina East Java (JOB PPEJ) tidak memenuhi hasil kesepakatan dengan warga, salah satunya kompensasi.

Dengan belum dibayarkanya dana kompensasi untuk warga yang nunggak selama 7 Bulan. Menurut Kades, JOB PPEJ sudah menjadi bukti ketidak mampuan aktivitas yang sudah disahkan dalam undang-undang.

“Sudah jelas-jelas pihak perusahaan telah mencederai kesepakatan awal, selain itu perusahaan juga sudah mengabaikan undang-undang tentang alokasi  Corporate Social Responsibility (CSR),” terangnya.

Oleh warga, perusahaan dianggap telah terbukti mengabaikan Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Pasal 74 dan undang-undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 15,17 dan 34.

Pada Pasal tersebut menerangkan bahwa perseroan yang sedang menjalankan kegiatan usaha di bidang berkaitan dengan Sumber Daya Alam, wajib melaksanakan tanggung jawabnya dibidang sosial dan lingkungan.

Serta perusahaan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup.

Menanggapi hal itu, dihadapan puluhan warga saat proses mediasi, Field Administration Superintendent (FAS) JOB PPEJ, Akbar Pradima menjelaskan pihaknya sudah bekerja maksimal. Diantaranya mengajukan berkas permohonan pencairan dana kompensasi tersebut kepada manajemen diatasnya.

Sedangkan belum dapat dicairkanya dana tersebut karena masih menunggu hasil akhir penelitian yang dilakukan lembaga independent dari ITS, “Silahakan jika mau dituntut secara hukum kami tidak melarang, karena itu memang hak masyarakat,” lanjutnya.

Diketahui, selain menuntut gantirugi atas dana Kompensasi yang selama 7 Bulan yang belum dibayar perusahaan. Masyarakat juga menuntut hasil kesepakatan bersama pada 6 Oktober 2009 silam yang hingga kini belum dapat dilaksanakan perusahaan.

Yakni pihak JOB PPEJ dengan BP Migas (SKK Migas) menyepakati akan melaksanakan sejumlah hal. Yaitu mengembalikan flare dari 7 cerobong menjadi 2 cerobong. Meredam suara yang diakibatkan kegiatan operasional perusahaan. Mengurangi dampak bau tidak sedap yang dihasilkan CPA. Serta merelokasi warga sekitar ring sesuai kaidah standarisasi teknikal migas.

Dalam penandatanganan bersama itu, dihadiri FM JOB PPEJ, Sukanto sukimin, BP Migas Japalu, Roesmardani, Kepala Desa Rahayu, Imam Lughuzali. Camat Soko, Kusmindar, dan Kapolsek Soko, AKP Nur Asyik, serta Danramil Soko saat dijabat oleh Kapten Istoha. ARIF AHMAD AKBAR

Facebook Comments

About the Author