Published On: Rab, Sep 16th, 2015

Pemdes Harus Kebut Penggunaan Dana Desa

TUBAN

BUDI WIYANA: Yang sudah-sudah setiap ada pilkada maka pelaksanaan pilkades harus diundur.

BUDI WIYANA: Pemdes harus ada percepatan dalam realisasinya.

seputartuban.com – Sekretaris Daerah Pemkab Tuban, Budi Wiyana berharap kerja keras Pemerintah Desa (Pemdes) dalam menggunakan dana desa. Karena waktu pelaksanaan yang singkat dan tanpa disertai pendamping desa sebagai konsultan program.

Untuk mengatasi tiap kendala, Pemdes diharapkan lebih aktif berkomunikasi dengan pihak kecamatan. Agar permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan sesuai ketentuanya. “Yang terpenting adalah mengedepankan koordinasi dengan tim kecamatan yang sudah ada,” kata Sekda Tuban , Selasa (15/09/2015).

Saat ini dana desa sudah dicairkan tahap pertama. Bahkan beberapa Pemdes sudah menyelesaikan penggunaan anggaranya. Jika realisasi program dilakukan dengan cepat maka dampak positifnya adalah penggunaan anggaran akan sesuai dengan perencanaan awal serta tepat waktu. “Pemdes harus ada percepatan dalam realisasinya, sehingga bisa selesai tepat waktu,” harapnya.

Dana desa sudah ditransfer melalui bendahara desa masing-masing tersebut agar segera dituntaskan penggunaan dan pelaporanya. Agar segera dapat dilakukan pencairan dana tahap kedua.

“Untuk pengawasan dilakukan dari tim kabupaten dan juga inspektorat, namun sifatnya pembinaan. Tetapi bila ada Pemdes yang melakukan penyelewengan akan ditindak sesuai dengan aturan yang ada,” pungkasnya.

Diketahui, untuk tahun anggaran 2015 Pemkab Tuban menperoleh dana desa (DD) yang bersumber dari  APBN sebesar Rp. 88 miliar. Untuk pembagiannya 90 persen dari dana itu dibagi rata, sedangkan 10 persen pembagian melalui kriteria, diantaranya luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah keluarga miskin tiap desa. MUHLISHIN

Facebook Comments

About the Author

Displaying 1 Comments
Have Your Say
  1. ayu berkata:

    dana desa yang dikucurkan begitu besarnya tanpa pengawalan dari pendamping desa akan menimbulkan banyak penyimpangan. orang desa yang dianggap awam dan aparat desaa yang terorganisir tuk melakukan penyimpangan. tinggal buat mark up laporan aja tanpa ada bukti ontentik lapangan. ini perlu adanya pendampingan, penyuluhan pada masyarakat