Published On: Jum, Okt 11th, 2013

Pembuatan Sertifikat Tanah Gratis Ditarik Biaya

Share This
Tags

TUBAN

seputartuban.com – Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM KP)  di Kabupaten Tuban memunculkan persoalan. Pasalnya program yang sertifikat tanah yang didengungkan gratis ini, namun nelayan masih ditarik biaya.

Tuban - warga saat mengambil sertifikat tanah

TIDAK GRATIS : Nelayan saat mengambil sertifikat tanahnya

Program nasional yang dilaunching Kementrian Kelautan dan Perikanan 3 tahun lalu ini untuk pengentasan kemiskinan khusus warga nelayan. Program ini memberikan sertifikat tanah bagi nelayan secara kolektif dan gratis. Tetapi prakteknya, nelayan yang masuk dalam program ini masih tarik biaya.

Seperti yang dialami, Mukayat (45),  nelayan asal Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Dia mengaku masuk dalam daftar nelayan yang memperoleh program tersebut. Lahan tanah yang sudah dimilikinya selama puluhan tahun itu mendapat sertifikat tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tuban dengan nomor regristasi 005/115/414.214.05/2013.

Dia menjelaskan bahwa untuk mendapatkan sertifikatnya, harus membayar Rp. 500 ribu. “Sebelum sertifikat jadi, saat pendataan saya ditarik Rp.500 ribu. Saat sosialisasi tidak ada penarikan, dan gratis,” ungkapnya.

Selain itu, dia juga maish dipungut untuk membayar keperluan lainya. “Saat diukur oleh petugas juga ditarik Rp. 20 ribu lagi. Setelah sertifikat jadi, saya ditarik Rp. 25 ribu jadi. Tadi saat mau ambil ditarik semampunya lagi, ada yang Rp. 20 sampai Rp. 25 ribu,” katanya.

Senada disampikan Slamet (35), warga Kelurahan  Kingking, bahwa dalam proses pembuatan sertifikat tanah miliknya juga dipungut biaya tambahan. Setiap petugas yang menarik uang   tidak diberi kwitansi tanda terima.

Hanya menyampaikan bahwa uang sebesar Rp. 100 ribu digunakan untuk membayar tukang ukur dari BPN. Sedangkan Rp. 100 ribu lainya untuk retribusi kelurahan. Sedangkan Rp. 60 ribu dipergunakan sebagai pembelian tanda batas tanah.

“Katanya petugas kelurahan Kingking seperti itu. Anehnya, penarikan uang tidak jelas, kegunaannya. Selaian itu tidak ada kwitansi atau bukti penarikan. Banyak warga yang kaget dengan penarikan uang. Dikarenakan sebelumnya katanya gratis,” keluhnya.

Ketua Ranting Nelayan, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Turiman saat dikonfirmasi di kantor kelurahan kingking, Jum’at (11/10/2013) mengatakan dirinya sebatas menjalankan perintah dari Kelurahan. “Saya tidak tahu apa-apa. Disuruh narik ya narik. Uangnya saya serahkan ke kelurahan kingking, ” ucapnya.

Terpisah, Staf kelurahan Kingking, Wartoyo, saat dikonfirmasi di kantornya mengatakan bahwa pihaknya lupa berapa rincian penarikan uang sebesar Rp. 500 ribu. Dia menegaskan bahwa seluruh penarikan biaya bersifat sukarela dan sudah disetujui warga. Sebanyak 130 nelayan yang terbagi dari warga Kelurahan Kingking, Kelurahan Sidomulyo dan Kelurahan Kelurahan Karangsari.

“Kita dengan warga sudah sepakat bahwa ada sebagian persyaratan yang tidak bisa dilakukan oleh warga. Sehingga terpaksa kami lakukan. Dan biaya tersebut salah satunya untuk itu. Lainnya untuk beli formulir pertanahan, dan untuk petugas juga, ” tegasnya. (han)

Facebook Comments

Print Friendly, PDF & Email

About the Author

Videos