Published On: Sab, Des 3rd, 2016

Peleburan RSUD Ke Dinkes Bikin Pusing Pejabat

TUBAN

seputartuban.com – Dengan diberlakukanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Perda), mengaruskan terjadi perubahan struktur organisasi tata kerja (SOTK) Pemkab Tuban. Salah satunya RSUD dr. R. Koesma akan menjadi bagian dari Dinas kesehatan (Dinkes).

RSUDNamun rencana tersebut masih belum kunjung ada kejelasan. Karena hingga kini belum ada regulasi yang mengatur teknis peleburan RSUD yang akan merubah status RSUD menjadi unit pelaksana teknis (UPT) Dinkes tersebut.

Kepala Dinkes Kabupaten Tuban, Saiful Hadi, menyampaikan, hingga kini regulasi turunan atau teknis yang mengatur teknis peleburan RSUD itu tidak kunjung diterima. “Belum ada regulasi terkait teknisnya maka belum bisa melebur dengan Dinkes,” katanya.

Sehingga secara teknis pengelolaannya masih menerapkan pola lama. Diantaranya masih sebagai SKPD yang direkturnya dijabat oleh pejabat eselon II B atau belum dijabat oleh pejabat fungsional. Serta laporan kinerja RSUD masih langsung ke Bupati. Padahal jika sudah melebur seharusnya pelaporannya melalui Dinkes.

Dia menjelaskan kondisi itu menunjukkan peleburan RSUD ke Dinkes tidak mudah. Menurutnya pola baru itu membutuhkan banyak hal teknis yang benar-benar siap. “Beda dengan instansi yang lain. Jika perangkat teknis tidak siap dikhawatirkan bisa menimbulkan kekacauan pelayanan,” jelas Saiful Hadi.

Menurutnya langkah peleburan RSUD masih sangat lama, karena masih tarik ulur oleh pemerintah pusat. Dia tidak bisa memastikan sampai kapan kondisi tersebut berlangsung, kemungkinan paling cepat 2 tahun. Padahal secara resmi perubahan SOTK bakal berlaku per 1 Januari 2017. Sesuai Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Perda STOK Pemkab Tuban yang belum lama sudah disahkan. USUL PUJIONO

Facebook Comments

About the Author