Published On: Sab, Jun 2nd, 2018

Pelaksanaan Rehab RTLH Molor Kenapa ?

seputartuban.com,TUBAN – Sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada warga miskin, dilaksanakan program rehab rumah tinggal tidak layak huni menjadi rumah tinggal layak huni. Tahun 2018, Pemkab Tuban menjalankan program tersebut tidak biasannya seperti sebelumnya, yakni melalui rekanan atau pihak ketiga.

RUMAH KEPEDULIAN PEMKAB : Foto salah satu kegitan pembangunan unit baru rumah layak huni yang berbasis swadaya masyarakat selesai dikerjakan

Kali ini memakai skema bantuan keuangan desa (BKD) yang dibidangi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Keluarga Berencana. Uang langsung dicairkan ke rekening kas desa. Setiap 3 rumah yang telah dianggarkan dari dana desa, maka Pemkab Tuban akan membantu 1 rumah. Yang masing-masing nilai tiap unitnya Rp. 15 juta sudah termasuk pajak dan biaya operasionalnya.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Pemkab Tuban, Sudarmaji saat di temui seputartuban.com belum lama ini menyampaikan yang mengelola sepenuhnya program tersebut bukan dinasnya. Melainkan dari Dispemas Desa dan KB dengan pengelolaan keuangan.”PRKP hanya sebagai salah satu Tim saja,” ujarnya.

Target awalnya adalah total 300 rumah se Kabupaten Tuban, belum ditambah masing-masing 3 rumah tiap desa. Seluruhnya ditargetkan Januari sudah dikerjakan dan selesai bulan Maret. Namun hingga saat ini belum seluruhnya selesai dikerjakan.

Banyak faktor kendala di lapangan yang menyebabkan pelaksanaan program keluar target. “Khususnya uang dari Pemkab, mestinya targetnya bulan maret sudah selesai. Sehingga ketika bulan Maret itu sudah selesai, maka orang yang terbangun rumahnya akan lepas dari angka kemiskinan (dari indikator tempat tinggal),” ungkapnya.

Secara  prosentase dari seluruh program hingga Mei, rata – rata baru mencapai 72 persen. Akan tetapi dari desa sudah ada yang terselesaikan sampai 95 persen. Bahkan ada yang baru mencapai 22 persen.

Menyikapi kondisi ini, menurut mantan Kabag Kesra itu memiliki dua cara. Yakni dengan BKD itu ditujukan untuk rehab rumah tinggal tidak layak huni dan ada juga untuk pembangunan baru bagi rumah yang tidak dapat direhab atau belum punya rumah. “Sehingga nanti RTLH dan bantuan keuangan desa bisa tetap jalan. Serta yang kontraktual untuk PB juga tetap dijalankan dan nantinya semua bisa terlaksana,” harapnya.

Menurut salah satu pelaksana lapangan kegiatan asal program ini muncul yang dikembangkan Pemkab Tuban, Desa Guwoterus, Kecamatan Montong, Kholik Yuliamin. Dia bersama timnya sudah menyelesaikan pembangunan unit baru dengan basis swadaya masyarakat.

Rumah ukuran 7,5 meter X 3 meter dengan biaya kurang dari Rp. 15 juta. “Kalau dananya dari desa Rp. 15 juta, itu belum dipotong BOP dan pajak, sehingga bersihnya untuk pembangunan baru ya Rp. 12 juta lebih itu. Alhamdulillah sudah selesai kita bangun dana dari Pemkab itu rumah dengan ruang tamu, kamar tidur, kamar mandi dan ruang dapur,” tuturnya, Jumat (1/6/2018). (RHOFIK SUSYANTO)

Facebook Comments

About the Author