Published On: Jum, Apr 5th, 2013

Pelaksanaan Pilkades Masih Bingung, Serentak Atau Tidak

Share This
Tags

TUBAN

BINGUNG : Raker di Komisi A DPRD Tuban yang membahas pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Tuban. Dengan melibatkan Bapemmas dan KB serta Polres Tuban

BINGUNG : Raker di Komisi A DPRD Tuban, membahas pelaksanaan Pilkades 2013. Dengan Bapemmas dan KB serta Polres Tuban

seputartuban.com – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Tuban beberapa bulan lagi belum dapat dipastikan teknisnya. Pasalnya masih banyak yang dipertimbangkan demi kelancaran pergantian pemimpin desa ini.

Sebagai instani yang paling berkepentingan dalam Pilkades ini, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB (Bappemas dan KB) Kabupaten Tuban nampak masih ragu. Hal ini terungkap dalam rapat kerja (raker) yang digelar Komisi A DPRD Tuban, Kamis (04/04/2013).

Kabid Pemerintahan, Bapemmas dan KB Pemkab Tuban, Ashari. Dalam Raker bersama sejumlah Perwira Polres Tuban ini mengungkapkan jika Pilkades dilakukan serentak akan menuai kendala. Karena masa akhir jabatan Kades berbeda-beda.

Sehingga pilihan paling tepat adalah, dilakukan secara bergantian sesuai akhir jabatan Kades yang akan diganti. “Menurut aturannya, pelaksanannya tidak serempak. Dilakukan sesuai habis masa jabatan Kades, ” katanya.

Sementara itu, menurut Kabag Ops Polres Tuban, Kompol Suhartono, dikesempatan yang sama menyampaikan jika Pilkades dilakukan serentak, akan muncul kendala pengamanan. Karena tiap desa hanya bisa diamankan 2 personil Polisi. Atau tiap kecematan disiagakan 1 peleton. Kondisi ini membuat pengamanan kurang maksimal karena tidak fokus.

Namun apabila dilakukan berbeda, maka penjagaan anggota polisi lebih fokus. Dan setiap desa bisa 8 sampai 10 anggota. “Yang lebih dikhawatirkan, apabila tidak serempak, bobotoh dalam pilkades itu bisa memicu adanya konflik. Dan anggota kurang maksimal,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Tuban, Agung Supriyanto mendesak agar Bapemmas dan KB harus dapat mengoptimalkan dana sebesar Rp. 2,2 milyar. Sebelumnya, setiap suara sebesar Rp. 1.500. Dan saat ini dianggarkan Rp. 3 ribu. Dana ini diharapkan juga cukup untuk kebutuhan pengamanan.

“Bapemmas harus rapat internal. Agar polisi dilibatkan, dana bisa disisihkan sebesar Rp. 500 untuk setiap suara buat polisi,” harapnya.

Diketahui sebanyak 289 Kepala Desa (Kades) Se-Kabupaten Tuban akan habis masa jabatannya pada Juli 2013. Hadir dalam Raker ini Wakil Ketua Komisi A, Marwan. Sekretaris Komisi A, Cipto, dan anggota Komisi A, Dody fahrudin serta Abu Cholifah. (han)

Facebook Comments

About the Author