Published On: Jum, Jun 19th, 2015

Panwaslu Akan Telisik Dukungan Duet Zakky-Dwi

TUBAN

illustrasi: Duet pasangan calon independen. GOOGLE IMAGE DIOLAH

illustrasi: Duet pasangan calon independen. GOOGLE IMAGE DIOLAH

seputartuban.com-Paniia pengawas pemilu (panwaslu) Kabupaten Tuban akan melakukan telisik lapangan terhadap dukungan pasangan independen Zakky Mahbub-Dwi Susiantin Budiarti sebagai cabup dan cawabup, yang telah dinayatakan lolos verifikasi oleh KPU setempat.

Ketua Panwaslu Kabupaten Tuban, Sullamul Hadi, menduga dalam proses pengumpulan dukungan pemilik KTP tidak merasa mendukung atau memberikan dukungan terhadap pasangan Zakky-Dwi yang akan maju dalam pikada 9 Desember mendatang.

Menurut dia, jika dugaan itu bukan sekedar isapan jempol maka pemilik KTP bisa dianggap memberikan keterangan palsu dan itu jelas-jelas melanggar hukum.

“Akan kita lakukan investigasi terkait masalah itu. Dan bila terbukti akan kita bawa ke ranah hukum,” tegas Hadi, Jumat (19/06/2015) siang.

Dia lantas mengungkapkan peristiwa serupa yang pernah trerjadi dalam Pilkada Tuban tahun 2011 silam. Berdasarkan fakta empiris, pengumpulan dukungan terhadap calon yang berangkat dari jalur independen dilakukan oleh tim.

Pengaduan masyarakat yang masuk ke panwaslu, tim sukses calon perseorangan memanfaatkan KTP anggota kelompok tani untuk memberikan dukungan tanpa sepengetahuan pemilik.

“Hal-hal semacam itu sebenarnya tidak layak dilakukan oleh calon pemimpin daerah. Untuk itu akan kita lakukan kroscek di lapangan,” kata Hadi.

Penelusuran seputartuban.com, sejumlah warga mengaku memberikan dukungan kepada calon perseorangan karena dijanjikan diberikan imbalan uang sebesar Rp 5.000. Tapi ternyata uang yang dijanjikan tersebut hingga sekarang masih belum diberikan alias masih diutang.

“Tapi kalau dia bohong maka kami akan mencabut dukungan tersebut secara massal,” ujar sejumlah warga di Kecamatan Kerek yang mengaku foto copy KTP-nya sudah disetor ke tim sukses calon perseorangan tersebut.

Sementara Ketua KPU Kabupaten Tuban, Kasmuri, berdalih pihaknya hanya menerima persyaratan dukungan dan melakukan verifikasi. Sedangkan pelanggaran itu menjadi wewenang dari panwaslu.

“Jika pada saat penelitian administrasi dan faktual para pemilik KTP merasa tidak mendukung, maka harus mengisi surat pernyataan yang sudah disediakan,” tandas dia. MUHLISHIN

Facebook Comments

About the Author

Displaying 1 Comments
Have Your Say
  1. wong edan berkata:

    seng penting maju, jane nek di nalar 7,5 persen pendukung, ko cepet temen ra masuk akal, aku yo ra melu melu… hehehe