Published On: Rab, Jun 4th, 2014

Panwascam Garda Depan Peretas Konflik Pemilu

TUBAN

GARDA DEPAN: Bila sampai ada kesalahan dalam penyusunan daftar pemilih maka hal itu bisa dipakai sebagai alat untuk melakukan gugatan. Bahkan bisa menjadi pemicu terjadinya konflik atar pendukung

GARDA DEPAN: Bila sampai ada kesalahan dalam penyusunan daftar pemilih maka hal itu bisa dipakai sebagai alat untuk melakukan gugatan. Bahkan bisa menjadi pemicu terjadinya konflik atar pendukung

Seputartuban.com-Jujur, sukses pemilu di Indonesia dari seluruh tingkatan termasuk  salah satunya diukur dari kinerja panitia pengawas pemilu (panwas) mulai pusat hingga daerah. Keberadaan panwas menjadi sangat penting untuk meminimalisir potensi konflik.

Sebab, pemilu merupakan satu-sayunya prosedur demokrasi yang melegitimasi kewenangan dan tindakan para wakil rakyat untuk melakukan tindakan tertentu. Pemilu juga nerupakan mekanisme sirkulasi dan regenerasi kekuasaan, seperti halnya momen pilpres 2014 kali. Pemilu juga satu-satunya cara untuk menggantikan kekuasaan lama tanpa melalui kekerasan dan kudeta.

Mengingat tugas teramat penting tersebuut Panwaslu Kabupaten Tuban mengingatkan kepada seluruh jajaran komponen panwascam lebih serius dan cermat, dalam mengawal pelaksanaan suksesi lima tahunan dengan agenda pemilihan presiden dan wakil presiden kali ini.

Penegasan tersebut disampaikan Divisi Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Panwaslu Tuban, Edy Toyibi dalam gelar acara penetapan dan pelantikan panwascam, awal pekan ini.

Edy mengaskan, tugas pengawas harus dilakukan mulai dari tahapan penyusunan daftar pemilih, pelaksanaan kampanye dan proses pemilihan. Dia menyebut, terpenting adalah proses penyusunan daftar pemilih. Sebab jika sampai ada kesalahan seperti pelaksanaan pileg kemarin sangat berpotensi terjadinya konflik.

“Bila sampai ada kesalahan dalam penyusunan daftar pemilih maka hal itu bisa dipakai sebagai alat untuk melakukan gugatan. Bahkan bisa menjadi pemicu terjadinya konflik atar pendukung,” jelas Edy Toyibi.

Selain itu, panwascam dan PPL harus bisa menjaga netralitasnya dalam pelaksanaan pilpres 9 Juli mendatang. Sebagai personel yang mengemban tugas pengawas harus bersifat netral, tidak boleh memihak kepada salah satu kandidat. Apabila ada panwascam maupun PPL yang melanggar kode etik tersebut maka akan dipecat dan diproses sesuai dengan peraturan yang ada.

“Kita tidak segan-segan untuk memecat mereka yang terbukti terlibat langsung dalam pelaksanaan kampanye. Kita berharap agar semua panwascam membuka mata dan telingga. Jangan sampai ada pelanggaran tetapi panwascam tidak tahu atau tidak mau menindaknya,” papar Edy.
MUHLISHIN

Facebook Comments

About the Author