Published On: Rab, Mar 2nd, 2016

Pansus LKPJ Bupati; Kinerja Pemkab Jangan Asal-asalan

TUBAN

DITERIMA : Ketua DPRD Tuban saat menyerahkan rekomendasi hasil Pansus DPRD Tuban terhadap LKPJ Bupati Tuban tahun anggaran 2015

DITERIMA : Ketua DPRD Tuban saat menyerahkan rekomendasi hasil Pansus DPRD Tuban terhadap LKPJ Bupati Tuban tahun anggaran 2015

seputartuban.com – Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein mewanti kepada seluruh bawahanya agar bekerja lebih efektif dan tepat sasaran. Hal itu disampaikan usai rapat paripurna DPRD Tuban, pengesahan Laporan Keterangan dan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tuban tahun anggaran 2015, Senin (29/2/2016) di Gedung DPRD Tuban.

Hal itu karena besarnya sisa penggunaan anggaran (Silpa) 2015 masih sangat banyak. Selain itu Wabup juga menjelaskan penyerapan anggaran yang tidak maksimal itu bukan murni karena kesalahan bawhanya.  “Sebenarnya bukan kekeliruan siapa-siapa. Sebab besaran anggaran yang kami terima dari pusat, data guru-guru yang sudah pensiun masih mendapat sertifikasi. Sehingga uangnya tidak disalurkan dan masuk dalam Silpa,” terang Wabub.

Dijelaskan secara umum, besaran Silpa 2015 sebesar  Rp 127 miliar merupakan uang titipan dari sisa pembayaran sertifikasi guru yang tidak terserap. Ditambah program yang besaranya diajukan sebesar Rp 1 milyar hanya terserap sebesar Rp. 900 juta.

Menindaklanjuti rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Bupati Tuban TA. 2015, Wabup akan segera bertindak. Dengan mengumpulkan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk melakukan kajian perencanaan. Agar program yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan maksimal.

“Intinya ya menggunakan uang secara efektif dan tepat sasaran. Kedepanya perencanaanya akan dikaji lagi sehingga pengerjaanya dapat benar-benar terserap. Sehingga serapan masisng-masing SKPD tidak kembali menumpuk di akhir semester,”  lanjut wabub.

Anggota Pansus DPRD Tuban terhadap LKPJ Bupati Tuban 2015, Kristiawan mengatakan rekomendasi yang dihasilkan Pansus diantaranya pembenahan program kerja SKPD. Harus berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sehingga tahapan-tahapan pelaksanaan program dapat dilaksanakan sesuai visi dan misi Bupati.

“Beberapa hal temuanya kami yang masih perlu dilakukan perbaikan diantaranya adalah analisis data dari masing maing SKPD yang belum jelas. Baik terkait peluang dan hambatanya. Maka perlu dilakukan perbaikan sehingga dapat mengetahui  apakah masing-masing program sudah dapat dilaksanakan secara optimal atau belum,” ungkapnya.

Perbaikan kinerja itu wajib dilakukan sehingga tidak lagi muncul Silpa yang fantastis sebesar Rp. 294 miliar. Jika direncanakan dengan perencanaan tepat maka penggunaanya dapat mimanfaatkan pada masing-masing bidang demi kepentingan masyarakat. ARIF AHMAD AKBAR

Facebook Comments

About the Author