Published On: Jum, Feb 19th, 2016

Naker Asing Berkeliaran, Dinsosnaker Dipersalahkan

TUBAN

Sekda Tuban, Budi Wiyana

Sekda Tuban, Budi Wiyana

seputartuban.com – Pemkab Tuban tidak dapat menindak tegas perusahaan yang tidak melaporkan tenaga kerja (Naker) asing karena terbentur aturan menteri. Karena tidak dicantumkan wewenang maupun jenis sanksi yang seharusnya diterapkan.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah Tuban, Budi Wiyana, Kamis (18/2/2016) mengatakan bahwa Tim Pengawasan Tenaga Orang Asing (Timpora) sudah menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya. Namun mereka tidak dapay bertindak langsung. Karena wewenang terhadap tenaga kerja asing adalah Dinsosnaker.

Timpora hanya dapat melakukan koordinasi dan memberikan informasi kepada SKPD. “Timpora sudah memberikan informasi kepada SKPD terkait orang asing maupun tenaga kerja asing yang ada di Tuban,” katanya.

Sementara itu, untuk menertibkan perusahaan-perusahaan yang tidak memberikan laporan kondisi tenaga kerjanya, Pemkab akan memberlakukan laporan setiap 3 bulan sekali. Sehingga bisa dikontrol oleh SKPD terkait.

Sementara untuk saat ini sanksi bagi perusahaan yang tidak mengirimkan laporan tersebut mengacu pada peraturan menteri sehingga Pemkab tidak bisa berbuat banyak. “Yang kita pakai dasar adalah Peraturan Menteri, sehingga kita tak bisa berbuat apa-apa bagi mereka yang melanggar aturan,” sambungnya.

Sekda menambahkan bahwa Pemkab Tuban telah mengusulkan ke Kementerian Tenaga Kerja, agar ada sanksi tegas terhadap perusahaan yang nakal. Yakni yang tidak memberikan laporan kondisi tenaga kerja diperusahaannya kepada pemerintah daerah.  Selain itu, bila perlu pemkab diberikan kewenangan untuk melakukan penertiban terhadap tenaga kerja asing yang tidak memiliki ijin.

Saat ini, Pemkab Tuban hanya bisa melakukan pembinaan dan sosialisasi terhadap perusahaan-perusahaan yang nakal tersebut. Diharapkan agar SKPD terkait benar-benar mengawal segala program dan juga selalu memonitor regulasi terkait ketenaga kerjaan. “Situasi di perusahaan-perusahaan besar harus selalu dimonitor, sehingga mengurangi hal-hal yang berdampak negatif,” harapnya.

Selain itu, diharapkan agar perusahaan bisa bekerjasama dengan selalu melaporkan kegiatannya secara rutin. Mulai dari laporan progres sejak dini, sehingga bisa dipantau dan bila ada permasalahan bisa segera terselesaikan.

Diketahui, dari data yang dimiliki Dinsosnaker Kabupaten Tuban ada sebanyak 77 Naker asing tinggal di Tuban. Diantaranya di PLTU sebanyak 68 orang, PT Holcim Indonesia sebanyak 5 orang, Hasil Laut Indah ada 2 orang dan perusahaan cina ada 2 orang. Sedangkan yang memiliki Surat Keterangan Tinggal Tempat (SKTT) hanya 5 tenaga kerja asing. MUHLISHIN

Facebook Comments

About the Author