Published On: Rab, Mar 22nd, 2017

Mulai Bulan Depan Taksi Online Boleh Beroperasi di Tuban

seputartuban.com, TUBAN – Operasional taksi online yang menjadi polemik belakangan ini di sejumlah kota di tanah air, nampaknya akan berakhir. Dengan dikeluarkan aturan baru bagi mereka tentang layanan transportasi umum. Meski Kabupaten Tuban belum ada layanan tersebut, namun mulai bulan depan sudah ikut menerapkan aturan baru jika ada pihak yang mengoperasikan taksi online. Sejumlah syarat dan aturan harus ditaati agar dapat beroperasi.

Kepala Dinas Perhubungan Pemkab Tuban, Muji Slamet

Layanan berbasis aplikasi internet itu mulai 1 April 2017 operasionalnya mulai diperbolehkan juga di Kabupaten Tuban. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) nomor 32 tahun 2016. Tentang angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek.
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Tuban, Muji Slamet Selasa (21/3/2017) siang usai melakukan Teleconference bersama Kapolres di Mapolres Tuban. Dengan Kapolri, Menteri Perhubungan, Kapolda, Gubernur, serta Kementrian Perhubungan sejak pukul 08.00 WIB hingga pukul 10.00 WIB.

“Pagi tadi. Organda, Kominfo, Dishub, dan Polri sudah melakukan pembahasan tentang perusahaan transportasi darat dibidang online. Jadi, dari revisi peraturan menteri itu saat ini masih dilakukan kajian lagi untuk dilakukan pengaturan, berikut penyesuaianya,” tegasnya saat ditemui diruang kerjanya.

Beberapa poin yang wajib dipenuhi bagi pemilik jasa taksi online, baik kendaraan jenir R-2 Dan R-4 tersebut adalah kendaraan bermotor umum yang diperbolehkan digunakan sebagai kendaraan angkutan sewa khusus tersebut wajib memiliki tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) warna hitam, perubahan Nomenklatur untuk mengakomodir pelayanan angkutan taksi online.

Sedangkan mobil yang diperbolehkan hanya berkapasitas silinder minimal 1.000 Cc maksimal 1.300 Cc. Memiliki batas tarif angkutan sewa khusus yang tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi dengan penentuan tarif. Berdasarkan tarif batas atas atau bawah dan keterangan jumlah kuota angkutan sewa khusus yang dimiliki.

Perubahan surat kendaraan, Jika sebelumnya ketentuan STNK atas nama perusahaan / pribadi, wajib direvisi menjadi STNK atas nama badan hukum. Serta pemberlakuan uji berkala stiap 6 Bulan sekali (KIR) kendaraan serta melengkapi dengan sertifikat registrasi uji tipe (SRUT).

Selain itu, pemilik wajib menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) secara pribadi atau atas kerjasama dengan pihak lain. Hingga kewajiban memberikan akses digital dashboard kepada bidang Hubungan Darat dan pemberi izin penyelenggaraan angkutan untuk kepentingan pengawasan operasional taksi online.

Serta kewajiban bagi penyelenggara angkutan memiliki tempat penyimpanan kendaraan dan mampu menampung jumlah kendaraan yang dimiliki. “Jika terjadi pelanggaran, maka sanksi bagi perusahaan ialah dengan melakukan pemutusan akses (pemblokiran) sementara terhadap aplikasi sampai dengan dilakukan perbaikan. Sanksi diberikan oleh Menteri Komukikasi dan Informatika,” pungkasnya.

Diketahui, dari data yang dimiliki Dishub Tuban. Jasa transportasi darat online yang berada di Kabupaten Tuban saat ini  hanya 1 perusahaab. Yakni menggunakan mobil untuk mengantarkan penumpang.

Mereka belum berbadan hukum, pemilik usaha juga belum dapat dikenakan sanksi hingga peraturan tersebut diberlakukan. ARIF AHMAD AKBAR

Facebook Comments

About the Author