Published On: Sen, Mei 23rd, 2016

Menghentikan Kebocoran Pajak, Fitra Jatim Desak Pemkab Lakukan Moratorium Pertambangan

TUBAN

seputartuban.com – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jatim mendesak Pemkab Tuban untuk melakukan moratorium pertambangan di Kabupaten Tuban. Hal itu perlu dilakukan agar dugaan kebocoran pajak dari pertambangan tidak semakin berkepanjangan.

Miftahul Huda

Miftahul Huda

Koordinator Advokasi Fitra Jatim, Miftahul Huda, mengatakan Bupati Tuban harus berani memberikan rekomendasi penghentian perizinan atau rekomendasi pertambangan di Kabupaten Tuban. Karena meski banyak tambang, ternyata pajak yang paling banyak masih dari tambang untuk semen. Untuk mengungkap kebenaran, Bupati harus menyegerakan melakukan audit pajak tambang dari non semen. “Bupati harus mengevaluasi ulang semua pertambangan yang ada,” katanya, Minggu (22/5/2016).

Miftah menyampaikan dugaan kebocoran pajak tersebut sebenarnya sudah lama. Dia menjelaskan, pada tahun 2011 Fitra sudah pernah melakukan penelitian ke salah satu lokasi tambang yang ada  di Tuban. Hasilnya saat itu itu disimpulkan, bahwa sehari ada potensi pajak yang bocor sekitar 50 persen.

Ditambah lagi, antara kerusakan alam yang ditimbulkan dengan pajak yang diterima Pemkab juga tidak sebanding. “Kondisi pertambangan yang semakin hari kian memprihatinkan ini tidak bisa dibiarkan lebih lama lagi. Memang telat, namun audit potensi dan evaluasi tersebut harus tetap dilakukan. Serta Bupati harus berani mengambil sikap untuk penghentian izin,” pungkasnya.

Diketahui, dari total penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp. 59,1 Miliar. Dari total penerimaan pajak tersebut, 95 persen lebih bersumber dari pajak Semen Indonesia dan Holcim. Pajak dari PT SI sebesar Rp. 51,584,644,375 dan dari PT Holcim sebesar Rp. 5,186,841,384. Sedangkan penerimaan pajak dari non semen hanya Rp. 2,353,732,726 atau kurang dari 5 persen. USUL PUJIONO

Facebook Comments

Print Friendly, PDF & Email

About the Author

Videos