Published On: Rab, Apr 13th, 2016

Melibatkan Banyak Pihak, Kasus Tanah Kas Desa Purworejo Diperkarakan

TUBAN

ilustrasi

ilustrasi

seputartuban.com – Mantan Kepala Desa (Kades) Purworejo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Tuban. Atas kasus dugaan penjualan tanah kas desa kepada pihak ketiga.

Pelaporan itu dilakukan Selasa, (22/03/2016) lalu oleh Muksamiadi (Kades sekarang), Warjaim (Sekdes) dan Rusman (BPD). Atau atas nama pemerintahan desa setempat

Dalam laporanya, mantan Kades yang menjabat pada tahun 1995 itu, diduga telah terlibat penerbitan sertifikat tanah desa seluas 15 Hektar yang dibeli perusahaan. Padahal, pihak perusahaan belum mempersiapkan lahan pengganti seluas 20,1 Hektar yang sudah dijanjikan sesuai kesepakatan awal.

“Sesuai kesepakatan pada waktu itu, pihak desa sudah mengizinkan pihak perusahaan PT. TPU untuk membeli tanah desa asalkan lahan pengganti sesuai kesepakatanya sudah disiapkan. Namun anehnya pada tahun 1997 tanah yang dibeli tau-tau sudah terbit sertifikatnya. Sedangkan lahan pengganti belum ada,” ungkap Kades.

Setelah 19 tahun berlalu, Pemerintahan Desa (Pemdes) kemudian mencari kejelasan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tuban. Namun usaha itu tidak membuahkan hasil. Hingga akhirnya melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Negeri Tuban.

Dalam prosesnya sertifikat itu sudah mendapat persetujuan Gubernur Jatim saat itu dijabat Basofi Sudirman, dan Bupati Tuban, Sukur Sutomo. “Itu tidak menyurutkan niat kami untuk mencari kejelasan tentang hak atas tanah ganti rugi yang dijanjikan perusahaan. Ini sudah jelas pihak perusahaan melakukan pengingkaran perjanjian,” lanjutnya.

Sehingga dalam para pihak yang dilaporkan dalam kasus ini selain Mantan Kades, juga BPN Tuban dan perusahaan.

Menanggapi laporan tersebut. Kasi Intel Kejari Tuban, I Made Wendra mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih mendalami laporan itu.

Kasus ini ini permasalahan sengketa tanah, penangananya membutuhkan waktu tidak singkat. “Kalau menginginkan lebih cepat diberikan penanganan ya pihak Kepala desa bersangkutan harus membuat surat resmi ke pimpinan Kejari. Agar perkara ini segera dilakukan pengkajian untuk dimasukkan ke ranah tindak pidana korupsi (Tipikor) atau perdata dan tata usaha negara (Datun),” tegasnya. ARIF AHMAD AKBAR

Facebook Comments

About the Author