Published On: Sab, Agu 22nd, 2015

Melanggar, Cabup-Cawabup Akan Didiskualifikasi

TUBAN

SUPER KETAT: KPU Kabupaten Tuban menggelar rapat koordinasi dengan tim kampanye kedua pasangan calon, Jumat (21/08/2015) siang.

SUPER KETAT: KPU Kabupaten Tuban menggelar rapat koordinasi dengan tim kampanye kedua pasangan calon, Jumat (21/08/2015) siang.

seputartuban.com-Dalam pilkada serentak 2015 ini pasangan calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) ini benar-benar dibikin tak berkutik. Salah satunya, paangan calon tersebut dilarang memasang alat peraga kampanye (APK).

Ketua KPU Kabupaten Tuban, Kasmuri, mengatakan pasangan calon dan tim kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan bahan kampanye selain yang diperbolehkan.

Juga dilarang mencetak dan memasang APK selain pada tempat yang telah ditentukan. Kontestan pilkada juga dilarang memasang iklan kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik.

Menurut Kasmuri, sesuai pasal 73 peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) nomor 7 Tahun 2015 tentang kampanye pilkada, ditegaskan pasangan calon yang melanggar dikenakan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon.

“KPU akan memberikan peringatan mulai dari peringatan tertulis dan perintah penurunan APK dalam waktu satu kali dua puluh empat jam. Kalau tidak diindahkan, akan dilakukan pembatalan pasangan calon,” tutur Kasmuri usai rapat koordinasi dengan tim kampanye kedua pasangan calon, Jumat (21/08/2015) siang.

Dia menjelaskan, berdasar PKPU tersebut APK kini difasilitasi KPU kabupaten. Fasilitasi oleh KPU kabupaten meliputi kampanye pasangan calon dalam bentuk debat publik atau debat terbuka. Termasuk penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan APK dan iklan di media massa.

“Untuk pencetakan alat peraga kampanye menjadi tanggungjawab KPU kabupaten, sehingga pangan calon tidak diperbolehkan memasang APK,” kata Kasmuri sembari menjelaskan semua anggaran tersebut ditanggung APBD Kabupaten Tuban.

Sementara Ketua Panwaslu Kabupaten Tuban, Sullamul Hadi, mengimbuhkan untuk dana kampanye paangan calon kan dilakukan pembatasan. Hal itu bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan pengawasan pada saat kampanye.

“Mempermudah melakukan pengawasan harus ada batasan dana kampanye,” terang dia. MUHLISHIN

Facebook Comments

About the Author