Published On: Jum, Mei 2nd, 2014

Mahasiswa Muhammadiyah Tuntut Usut Makelar K2

Share This
Tags

TUBAN

USUT MAKELAR PENDIDIKAN: Para aktifis kampus yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Tuban saat melakukan aksi demo, Jumat (02/05/2014).

USUT MAKELAR PENDIDIKAN: Para aktifis kampus yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Tuban saat melakukan aksi demo, Jumat (02/05/2014).

Seputartuban.com- Sejumlah aktifis kampus yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Tuban, meminta duet pemerintahan Bupati Fathul Hudan dan Wakil Bupati Noor Nahar Husein mengusut makelar rekrutmen guru CPNS Kategori 2 (K2)
karena itu jelas-jelas bentuk kriminalisasi dalam dunia pendidikan.

Kordinator aksi, Syaiful Sulun, menyatakan agar skandal makelar K2 segera dituntaskan untuk mengehindari persepsi negatif terhadap kepemimpinan di Kabupaten Tuban saat ini. Juga agar pendidikan tidak menjadi komoditas yang diperjual belikan.

“Pendidikan adalah pembebasan jiwa dari kebodohan dan tidak menjadikan manusia pragmatis. Pendidikan bukan sekadar tolak ukur sebuah keberhasilan, tetapi merupakan nilai esensi dari pendidikan itu sendiri,” teriak dia saat melakukan orasi di depan gedung Pemkab Tuban, Jumat (02/05/2014) bersamaan dengan momen hari pendidikan nasional.

Syaiful menjelaskan, pendidikan hari ini sudah melenceng dari tujuan pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sisten pendidikan nasional (sisdiknas). Bahwa tujuan pendidikan adalah menciptakan manusia yang beriman, bertaqwa, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab,” kata Syaiful.

Dalam kesemapatan itu, IMM juga menuntut penghapusan segala bentuk premanisme dan amoral yang ada di dunia pendidikan seperti yang terjadi di STIP dan JIS. Mereka berahrap kasus itu mencari cermin dan jangan sampai terjadi di Kabupaten Tuban.

Setelah melakukan orasi para pengunjuk rasa ditemui oleh Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Husein. Noor Nahar mengatakan, persoalan K2 ssaat ini sudah dilakukan proses hukum. Pemerintah daerah tidak akan menutup-nutupi permasalahan itu. Siapapun yang bersalah harus diproses sesuai hukum yang ada.

“Kita tidak bisa melampaui kewenangan dari penegak hukum, sebab yang mempunyai kewenangan menyidik adalah penegak hukum. Kewenangan yang ada di kami ya menjadi tanggungjawab kami. pastinya akan kami laksanakan sebagaimana mestinya,” kata Noor Nahar.

Sementara terkait maraknya para pelajar yang menjadi korban asusila, birokrat asal Desa Rengel ini, menyatakan akan melakukan pembenahan agar kedepannya pendidikan di Tuban lebih maju dan sesuai dengan harapan bersama.

“Kita sangat perihatin, seperti beredarnya video mesum pelajar di Jatirogo. Kita akan terus berupaya agar permasalahan kenakalan pelajar tersebut dapat berkurang di Kabupaten Tuban. Apa yang menjadi tuntutan dari para mahasiswa ini sangat baik, dan akan kita tindak lanjuti,” ungkap noor Nahar. MUCHLISIN

Facebook Comments

About the Author