Published On: Ming, Agu 31st, 2014

Lira Ingatkan DPRD Tuban Jangan Jadi Pengkhianat

Share This

TUBAN

HADI PURWANTO: Kita tidak mengharuskan para wakil rakyat dan para pejabat bermusuhan. Tapi semestinya mereka harus menjaga "jarak" di antara keduanya. Karena mereka memiliki tupoksi yang sangat berbeda.

HADI PURWANTO: Kita tidak mengharuskan para wakil rakyat dan para pejabat bermusuhan. Tapi semestinya mereka harus menjaga “jarak” di antara keduanya. Karena mereka memiliki tupoksi yang sangat berbeda.

seputartuban.com-Ucapan selamat hingga rangkaian karangan bunga dari berbagai kalangan msyarakat terus mengalir kepada 50 anggota DPRD Tuban periode 2014-2019 yang resmi dikukuhkan pekan lalu.

Di antara tumpukan ucapan selamat yang dialamatkan kepada wakil rakyat itu salah satunya datang dari Korda Lira V Jatim yang membawahi Tuban, Bojonegoro, lamongan, Kabupaten dan Kota Mojokerto serta Jombang.

Namun begitu, Ketua Korda Lira V Jatim Hadi Purwanto, buru-buru mengingatkan para pengemban amanah rakyat di Bumi Wali ini tidak berkhianat dan tetap istiqomah dengan niatnya membela kepentingan rakyat.

Menurut dia, penggawa DPRD adalah pengawas. Para pejabat beserta instansinya adalah orang dan lembaga yang wajib diawasi oleh para wakil rakyat. Jangan sampai para wakil rakyat yang mengemban amanah rakyat tersebut malah “indehoy” dengan pejabat Pemkab Tuban.

Mengingat lingkungan legislatif dan eksekutif merupakan lingkungan yang sangat rawan akan tindak penyimpangan, karena wewenangnya yang sangat besar dan luas.

“Kita tidak mengharuskan para wakil rakyat dan para pejabat bermusuhan.  Tapi semestinya mereka harus menjaga “jarak” di antara keduanya. Karena mereka memiliki tupoksi yang sangat berbeda,” jlentreh Hadi Purwanto saat menggelar diskusi di rumah berita seputartuban.com Jalan Kumala 1 Nomor 3 Bukit Karang, Tuban, Minggu (31/08/2014) petang.

Menurut dia, anggota DPRD dengan atas nama dan kepentingan rakyat adalah pengawas yang tugasnya mengawasi para pejabat pemkab,

“Baik dalam berbagai kebijakannya maupun penggunaan anggaran,” tegas Hadi.

Dalam konteks ini, sambung dia, menjadi wakil rakyat merupakan komponen penting dalam sistem perwakilan. Tanpa wakil rakyat demokrasi dalam masyarakat kontemporer seperti sekarang ini sulit dijalankan, kalaupun tidak mau dibilang mustahil diwujudkan.

Masih kata Hdi, birokrasi, misalnya, bisa saja menjalankan kebijakan dan program tertentu yang melayani kepentingan masyarakat banyak.

Tapi birokrasi melakukannya bukan karena mandat para pemilih dan menuruti kehendak rakyat, melainkan lebih berdasarkan pada hirarki kekuasaan, kalkulasi ilmiah dan atau rutinitas pekerjaan.

“Pastinya birokrasi bukan wakil rakyat dan struktur birokrasi tidak akan pernah bisa menggantikan sistem perwakilan,” tandas pemilik gelar SH dan MH ini.

Oleh kaenanaya, sangat sulit membayangkannya bisa menggantikan wakil rakyat, sekalipun bisa ikut memperlancar dan memperbaiki sistem perwakilan dengan cara menjembatani hubungan antara wakil rakyat dan para pemilih.

Pada bagian lain, Hadi menyebut wakil rakyat merupakan jabatan yang sangat terhormat di kalangan masyarakat pada umumnya. Wakil rakyat adalah sesorang yang terpilih secara demokratis dalam sebuah pemilu.

“Wakil rakyat ini mengemban tugas yang sangat penting dan mulia yaitu menjadi penyalur dari aspirasi rakyat di dalam ranah legislatif maupun eksekutif,” katanya.

Ditegaskan, terpilihnya seorang wakil rakyat terdapat proses dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang wakil rakyat sudah diatur dalam perundang-undangan.

Proses pemilihan wakil rakyat adalah dilaksanakan melalui proses pemilu dimana rakyat sendirilah yang memilih calon wakilnya.

Tugas wakil rakyat yang sangat penting dan strategis diimbangi dengan wewenang yang cukup besar pula. Pemberian wewenang ini bertujuan agar para wakil rakyat dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

“Namun kita semua berharap dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya para wakil rakyat tidak belajar melakukan penyimpangan-penyimpangan yang memalukan dan merugikan. Serta mengecewakan rakyat itu sendiri,” urai Hadi.

Dia lantas menyebut pemicu para wakil rakyat melakukan korupsi bisa meliputi beberapa hal dan dapat dilihat dari beberapa sudut pandang berbeda.

Tapi pada dasarnya adalah bagaimana pribadi dari para wakil rakyat itu sendiri. Lingkungan legislatif dan eksekutif merupakan lingkungan yang sangat rawan akan tindak korupsi, mengingat wewenangnya yang sangat besar dan luas.

Bisa dibayangkan jika para wakil rakyat jenis ini yang duduk di gedung DPRD Tuban, maka keterpurukan institusi wakil rakyat di negeri ini akan makin panjang.

“Maka dari itu dasar kepribadian seseorang adalah sangat penting guna mencegah dirinya melakukan tidakan yang melanggar hukum tersebut,” tandas Ketua Korda Lira V Jatim tersebut.  MUHAIMIN, BRO

Facebook Comments

About the Author