Published On: Ming, Mei 1st, 2016

Latih 30 Pengrajin Meubel Disperpar Habiskan Rp. 200 Juta

TUBAN

seputartuban.com – Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar) Pemkab Tuban melaksanakan pelatihan untuk pengrajin meubel menghabiskan anggaran Rp. 200 juta. Pelatihan Industri Kecil Menengah (IKM) itu menghabiskan dana ratusan juta rupiah untuk 30 orang  karena peralatan yang dibutuhkan mahal.

Kepala Disperpar Pemkab Tuban, Farid Achmadi

Kepala Disperpar Pemkab Tuban, Farid Achmadi

Kepala Disperpar Pemkab Tuban, Farid Achmadi, mengatakan pelatihan yang dilaksanakan adalah pembuatan meubel, finishing produk desain. Serta teknologi proses, laminasi produk. Diharapkan dengan pelatihan itu mampu mengembangkan potensi IKM di Tuban.

Lebih lanjut, pengembangan IKM meubel tersebut diharapkan juga dapat meningkatkan perluasan pasar serta menambah penyerapan tenaga kerja lokal. “Diharapkan dengan berkembangnya industri meubel di Kabupaten Tuban, juga mampu memberi efek sekitar. Termasuk dapat membuka peluang tenaga kerja bagi penduduk setempat,” harapnya.

Data dari Disperpar Tuban, dari total 170 unit pelaku IKM kayu, baru sebagian yang mampu bersaing di pasar global. Pelatihan itu diikuti 30 pelaku IKM lokal. Kegiatan dilakukan kerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Industri Kayu dan Produk Kayu Pasuruan.

Sementara itu, Koordinator Divisi Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Timur di Tuban, Miftahul Huda, menilai penggunaan anggaran itu rawan penyimpangan. Karena menurutnya berbagai indikator terlihat mengabaikan asas kelayakan dan kepatutan.

Miftah juga menyoroti nilai guna dari jumlah anggaran yang terbilang besar tersebut. “Antara jumlah anggaran yang dikeluarkan dengan hasil dan nilai guna perlu kita kaji. Tidak sekedar membuat program tanpa mempertimbangkan asas kepatutan dan nilai gunanya,” jelasnya.

Miftah melanjutkan, pengelolaan anggaran tersebut harus berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, dan transparansi, serta harus menjaga akuntabilitas publik.

“Dengan adanya UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan transparansi kepada setiap pengelola anggaran baik itu APBD maupun APBN. Kita harus selalu awasi, penggunaan anggaran tersebut rawan penyimpangan,” pungkasnya. USUL PUJIONO

Facebook Comments

Print Friendly, PDF & Email

About the Author

Berita Terkini

Videos