Published On: Rab, Mar 2nd, 2016

Lahan Hutan Jadi Penyangga Ketahanan Pangan Nasional

BANGILAN

CEREMONIAL : Pangdam V Brawijaya (tengah) saat melakukan panen raya jagung didampingi pejabat lainya

CEREMONIAL : Pangdam V Brawijaya (tengah) saat melakukan panen raya jagung didampingi pejabat lainya

seputartuban.com – Program ketahanan pangan nasional sangat terbantu keberadaan petani hutan. Yang memanfaatkan lahan untuk aktivitas pertanian. Selasa (3/3/2016) Panglima Kodam V Brawijaya dengan Kepala Perhutani Divisi Regional Jawa Timur dan sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Jatim, Danrem Mojokerto, Pimpinan Daerah Kabupaten Tuban melakukan panen raya jagung.

Di kawasan hutan petak 29 E Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Tawun, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Bahoro, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Jatirogo. Lahan seluas 37,10 hektar itu berada di kawasan Desa Kumpulrejo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban. Yang dikelola petani hutan (pesanggem) tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sumber Rejeki.

Bupati Tuban, Fathul Huda, mengatakan bahwa panen raya tersebut dapat memberikan motivasi untuk meningkatkan ketahanan pangan, khususnya di Kabupaten Tuban. “Mampu memberikan motivasi kepada kita dan spirit kepada petani supaya kita lebih meningkatkan ketahanan pangan kita,” katanya.

Dia mengungkapkan, meski Kabupaten Tuban adalah kabupaten kecil, namun masih mampu menopang pangan Nasional. Dia menjelaskan luas lahan sawah Tuban hanya sekitar 60.000 Ha, yakni sawah irigasi 30.000 Ha dan sawah tadah hujan 28.000 Ha. Luas tegalan 60.000 Ha dan luas lahan hutan 32,007 Ha. “Sekalipun sempit, Kabupaten Tuban panen jagungnya yang terbesar se Jatim. Panen padi masuk urutan ke 8, kalau ternak sapi kabupaten Tuban ada diurutan ke 2,” ungkapnya.

Bupati melanjutkan, Kabupaten Tuban harus mampu mempertahankan dan meningkatkan kemampuannya sebagai lumbung pangan nasional. Karena tanpa adanya upaya peningkatan, maka ketahanan pangan nasional dan lokal akan terancam. Dimana lahan pertanian terus berkurang dan jumlah penduduk semakin meningkat. “Bukan hanya kita pertahankan, namun juga kita tingkatkan terus menerus,” tegasnya.

Pemkab sangat mengapresiasi langkah TNI AD, karena sampai saat ini serius bekerjasama dengan petani dalam mempertahankan ketahanan pangan di lokal dan nasional. Peran TNI diharapkan mampu membantu menekan maraknya mafia pupuk yang memanfaatkan ketidakseimbangan ketersediaan dengan kebutuhan.

Dia juga berharap kepada TNI AD untuk ikut serta dalam menegakkan sistem. Dia menjelaskan sistem yang sudah dibentuk belum bisa diaplikasikan dengan sempurna. “Jagung kalau panen harganya bisa dibawah Rp3 ribu / kg, ini seharusnya tidak boleh, pastinya profit petani sangat rendah,” jelas Bupati.

Maka sistem yang harus ditegakkan, salah satunya melalui peran Perum Bulog harus menampung hasil pertanian. Selain itu mengurangi impor jagung. “Jagung adalah satu komoditas yang bisa bertahan sampai 6-7 bulan. Seharusnya Bulog mampu menampung untuk menjaga kestabilan harga. Saya meminta petani juga bisa menunjang, jangan buru buru dijual, paling tidak dikeringkan dulu,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala Perum Perhutani Divisi  Regional Jawa Timur, Andi Purwadi menyatakan bahwa kawasan hutan Perhutani dapat memberikan manfaat nyata berupa produk pangan kepada masyarakat sekitar hutan. Yang dapat dikonsumsi langsung maupun untuk bahan baku pakan ternak. “Dalam rangka mendukung program kedaulatan pangan Pemerintah yaitu Nawa Cita, Perum Perhutani akan terus bersinergi dengan BUMN lainnya” pungkasnya.

Untuk wilayah Kabupaten Tuban, kawasan hutan Perum Perhutani yang berpotensi menghasilkan jagung seluas 19.737,55 Ha dengan target produksi 71.055 ton. Luasan tersebut terdapat di tiga KPH yaitu tumpangsari jagung di KPH Jatirogo 5.208,55 Ha, KPH Parengan 4.107,85 Ha dan KPH Tuban 10.421,15 Ha. Penyerapan tenaga kerja dari komoditas jagung sekitar 37 ribu orang petani hutan dengan estimasi pendapatan setiap kali panen lebih dari Rp. 177,6 M.

Disisi lain realitas yang dialami pesanggem, hingga saat ini tidak mendapat jatah pupuk bersubsidi dari pemerintah. Karena rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) yang diajukan ke pemerintah, lahan hutan tidak diperbolehkan. Sehingga hanya lahan pribadi petani yang dapat diajukan untuk mendapatkan jatah pupuk. Akhirnya pesanggem di lahan 32.007 hektar itu kelabakan tiap akan memupuk tanamanya yang mayoritas jagung.

Kondisi ini membuat masyarakat saling mendahului agar mendapat pupuk. Disisi lain selain membuka kesempatan para mafia pupuk mendulang untung. Dengan mendatangkan pupuk dari luar Tuban kemudian dijual di kawasan Tuban dengan harga lebih mahal. Terbukti pelaku mafia pupuk pernah beberapa kali terungkap di Tuban. Namun hingga saat ini permasalahan tersebut belum terselesaikan. USUL PUJIONO

Facebook Comments

About the Author