Published On: Jum, Jun 24th, 2016

KUA PPAS 2017 Diproyeksikan Defisit Rp.79 Miliar

TUBAN

seputartuban.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban menyetujui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2017 yang diajukan Pemkab Tuban, Rabu (22/6/2016) dalam rapat paripurna dewan. Dasar penentuan KUA-PPAS 2017 adalah APBD tahun 2016 yang diperkirakan akan mengalami kenaikan sebesar 2,91 persen.

DISETUJUI : Suasana sidang paripurna LKPJ 2015

DISETUJUI : Suasana sidang paripurna LKPJ 2015 dan KUA PPAS 2017

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tuban untuk tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp 2.215.947.017.739, sementara belanja langsung dan tidak langsung sebesar Rp 2.295.620.174.459, sehingga mengalami defisit sebesar Rp 79.362.945.858.

Sedangkan untuk kebijakan pendapatan daerah tetap diarahkan pada intensifikasi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah sesuai dengan potensi daerah. Serta peningkatan intensitas pengawasan dan ekstensifikasi penggalian sumber-sumber pendapatan baru, pengelolaan BUMD secara optimal.

Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein mengatakan bahwa KUA-PPAS merupakan rencana untuk APBD 2017, sehingga nantinya masih bisa dilakukan perubahan. Dalam KUA-PPAS itu baik pendapatan asli daerah maupun belanja masih indikasi dan belum pasti. “KUA-PPAS ini masih ada perubahan sebab masih perkiraan baik PAD maupun belanja,” jelas Wabup, Rabu (22/6/2016) siang.

Kebijakan belanja daerah tahun 2017 direncanakan akan diarahkan untuk beberapa hal seperti pemenuhan belanja yang tidak bisa tertunda yaitu gaji pegawai. Pemenuhan prioritas anggaran satuan kerja perangkat daerah untuk membiayai program dan kegiatan berdasarkan urusan dan kewenangan dalam rangka mencapai target kerja. Peningkatan efesiensi dan efektivitas anggaran, serta  transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. “Kita juga akan tingkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat yang berkaitan dengan dana perimbangan,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Tuban, Karjo berharap dalam tindak lanjut dari KUA-PPAS tersebut tetap melibatkan legislatif sesuai dengan peraturan yang ada yaitu berdasarkan pada aspirasi. Sebab KUA-PPAS merupakan rencana secara global, nantinya akan ditindak lanjuti dalam penganggaran dimasing-masing SKPD. “Nanti untuk penganggaran dimasing-masing SKPD akan kita kawal,” tegas politisi PDIP tersebut.

Ia berharap agar pemerintah daerah lebih meningkatkan PAD Kabupaten Tuban. Sebab ada beberapa sektor PAD yang saat ini kewenangannya menjadi tanggungjawab provinsi, seperti perijinan pertambangan.

Selain itu, penyerapan anggaran juga agar lebih dimaksimalkan, sebab bila penyerapannya kurang maksimal akan berdampak pada dana bagi hasil dan juga akan mempengaruhi anggaran tahun 2018. “Penyerapan anggaran harus lebih ditingkatkan dan juga koordinasi dengan pemerintah propinsi terkait pengelolaan perijinan pertambangan,” harap mantan ketua DPC PDIP Tuban itu. MUHLISHIN

Facebook Comments

About the Author