Published On: Sen, Jul 7th, 2014

KPUD Dituding Tak Becus Urus Pilpres

Share This

TUBAN

SALAMUN: Hampir setiap hari ada pemohon form tersebut. Dan hampir setiap hari ada pemilih yang ngomeng-ngomeng (marah-marah) di sini karena tidak diberi form tersebut.

SALAMUN: Hampir setiap hari ada pemohon form tersebut. Dan hampir setiap hari ada pemilih yang ngomeng-ngomeng (marah-marah) di sini karena tidak diberi form tersebut.

seputartuban.com–KPUD Tuban jadi pelampiasan emosi warga yang gagal mengurus formulir A-5 (pindah memilih). Akibatnya, warga yang tidak bisa memperoleh formulir A-5 terancam tak bisa menyalurkan aspirasinya saat pilpres 9 Juli nanti.

Mengingat para pemohon formulir A-5 tersebut pada saat coblosan tidak bisa datang ke TPS di alamat asalnya karena harus bekerja di luar daerah.

Karena minimnya sosialisasi dari KPUD, banyak warga yang tidak mengetahui jika permintaan A-5 sudah ditutup 29 Juni lalu.

“Kita sama sekali tidak tahu jika permohonan A-5 sudah tutup akhir bulan lalu. Ini artinya KPU tak becus mengurus pilpres,” kata sejumlah warga yang protes ke KPUD Tuban lantaran gagal mndapatkan fomulir A-5, Senin (07/07/2014) siang.

Pantauan seputartuban.com, hingga hari ini permintaan form A-5 masih terus mengalir meski aturan resminya sudah ditutup 29 Juni lalu. Tercatat, jumlah pemohon form A-5 di KPUD Tuban sebanyak 41 suara.

Jumlah itu terdiri dari 21 pemilih laki-laki dan 20 pemilih perempuan.
Dari jumlah itu rata-rata dari berbagai karyawan perusahaan di Kabupaten Tuban yang tidak bisa pulang ke kota asalnya. Tak hanya itu. Pemohon form A-5 juga banyak diminta dari mahasiswa yang melakukan praktek kuliah kerja nyata (KKN) di Tuban.

Divisi teknik penyelengaraan KPUD Tuban, Salamun, tak menampik meski sudah ditutup namun pemilih yang belum mengetahuinya masih ada yang meminta form tersebut.

Diakuinya, seak ditutup sampai H-2 ini masih ada sekitar 15 pemilih yang ingin meminta form A5 untuk semangat menggunakan hak pilihnya.

Hanya saja, imbuh  dia,  meski untuk KPUD sudah ditutup tapi berbeda untuk tingkat PPS maupun PPK. Untuk tingkat Kecamatan memang ada penambahan waktu sampai H-3.

“Tapi itu artinya hari ini juga sudah tidak boleh meminta form tersebut,” papar Salamun saat ditemui di ruangannya, Senin (07/07/14) siang.

Kata Salamun, pemohon yang meminta Form tersebut rata-rata pemilih aktif. Di antaranya berasal dari DKI Jakarta, Surabaya dan Semarang, dimana pemilih-pemilih tersebut bekerja atau sedang melakukan kegiatan akademik  di Tuban dan tidak bisa pulang ke kampung halamannya.

“Hampir setiap hari ada pemohon form tersebut. Dan hampir setiap hari ada pemilih yang ngomeng-ngomeng (marah-marah) di sini karena tidak diberi form tersebut,” jelasnya.

Disoal kurangnya sosialisasi, KPUD membantah karena informasi yang disajikan oleh KPU pusat maupun KPUD melalui media TV dan media lainnya sudah cukup jelas.

“Kalau KPUD Tuban sendiri sebelumnya sudah sering menginformasikan ke PPK yang dilanjutkan PPS, Jadi bukan karena minimnya sosialisasi,” kilah Salamun.  AMIN

Facebook Comments

About the Author