Published On: Ming, Apr 27th, 2014

Korupsi PNPM Kecamatan ParenganTak Ada Progres

Share This
Tags

pnpm.jpgBERMASALAH; penyelesaian skandal dana PNPM di Kecamatan Parengan sangat lambat.

TUBAN

seputartuban.com – Kisruh korupsi Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Perdesan (PNPM-MPd) yang melilit Kecamatan Parengan tampaknya masih masih jauh dari tuntasi.

Sebab, sampai mendekati deadline akhir April ini kecamatan yang dinyatakan dalam potensi bermasalah belum ada tanda-tanda membaik. Kondisi ini kontras dengan Kecamatan Tambakboyo yang sudah berangsur pulih pasca ditetapkan kawasan PNPM bermasalah.

Pantauan seputartuban.com, penyimpangan dana bergulir ini mencapai Rp 192 juta. Kuat dugaan sarang masalah terjadi pada empat desa yakni Wikoharjo, Brangkal, Wikoharjo dan Desa Parang Batu.

Penyimpangan ini tak lebih karena pengelola program yang ada di desa maupun unit pengelola kegiatan (UPK).
Diyakini ada beberapa orang yang dengan sengaja tidak mengembalikan dana simpan pinjam perempuan (SPP) atau tidak sesuai apa yang menjadi visi misi PNPM.

Nelson Edison Siregar, selaku Fasilitator Kabupaten Tuban, menjelaskan sejatinya permasalahan itu sendiri sudah berlangsung beberapa tahun lamanya. Atau sebelum dia menjabat fasilitator.

Menurutnya, progres Kecamatan Parengan terkait kisruh PNPM sampai detik ini belum mencapai 80 persen.

Akibatnya, tandas dia, jika sampai Mei nanti tetap belum kelar maka dipastikan Kecamatan Parengan tidak lagi mendapatkan proyek PNPM maupun program lain dari pemerintah dalam bentuk apapin.

“Sebelum saya bekerja di Tuban, Persisnya masalah ini sudah lama, dan penyelesaianya sangat lambat,” ksts Melson.

Dia menambahkan, yang dirugikan selain negara juga masyarakat yang di kecamatan tersebut. Karena dengan mengendapnya dana bergulir itu.

“Pastinya ketika para anggota SPP mengajukan permohonan pinjaman akan mendapatkan dengan jumlah yang relatif kecil karena kas yang ada di UPK juga kecil. Berbeda dengan kondisi UPK yang ada di kecamatan lain,” tandasnya.

Disoal siapa saja pelakunya, Nelson tidak mau menyebutkan namanya. Hanya saja yang jelas sisa dari 80 persen tersebut masih dipertanggung jawabkan oleh orang-orang yang bermasalah.

Selain itu, disinggung ke ranah hukum Nelson menegaskan masih akan melakukan upaya persuasif. mengingat efeknya nanti juga akan mengimbas ke tingkat kabupaten.

Meski. progresnya sangat lambat namun Kecamatan Parengan terlihat masih ada upaya untuk menyelesaikan tersebut sebelum melewati batas waktu yang ditentukan. AMIN

Facebook Comments

About the Author