Published On: Jum, Apr 8th, 2016

Konflik PDI Perjuangan Vs Pimpinan Dewan Makin Melebar

TUBAN

PDI Perjungan Logoseputartuban.com – Proses pergantian alat kelengkapan DPRD Tuban dari PDI Perjuangan makin memanas. Setelah penolakan secara tertulis yang dilakukan pimpinan dewan, para pengurus dan kader partai berlambang bantheng moncong putih bereaksi keras. Mereka merasa dilecehkan dan harga diri partainya dipertaruhkan dalam proses reposisi kadernya itu.

Pengurus DPC PDI Perjuangan Tuban mengirimkan surat penolakan atas surat DPRD Tuban nomor 172/173//414.040/2016 tertanggal 1 April 2016. Karena dinilai jawaban dalam surat tersebut bertentangan dengan peraturan tata tertib DPRD Tuban no. 1 tahun 2014 pasal 55 ayat 6 dan 8.

Surat yang ditanda tangani Ketua DPC, Andhi Hartanto dan Sekretaris DPC, Abu Cholifah itu tetap mengusulkan kembali perubahan personil kadernya Komisi A, Abu Cholifah bertukar posisi dengan Karjo di Komisi B. Sesuai surat dari Fraksi PDI Perjuangan yang telah diusulkan sebelumnya Nomor : 030/FPDI-P/I/2016, tetantang penegasan kembali usulan perubahan personil alat kelengkapan DPRD.

Sementara itu, Wakil Bidang Kaderisasi DPC PDI Perjuangan Tuban, Kusmen membeberkan 14 kronologi proses usulan yang sudah dilakukan. Dalam tulisan 2 lembar itu disebutkan terdapat kejanggalan sikap dari pimpinan dewan.

Silain sikap yang tidak konsisten, juga proses Pergantian Antar Waktu (PAW) NasDem lebih cepat dan diproses. Sedangkan usulan PDI P yang seharusnya lebih mudah diproses justru dipending dan kemudian ditolak.

“Tidak sepatutnya Miyadi selaku pimpinan dewan dari PKB memperlakukan PDI Perjuangan seperti ini. Karena PDI P dan PKB punya sejarah panjang perpolitikan di Tuban. Bahkan saya dan Miyadi sebagai pelaku sejarahnya,” ungkap Kusmen, Rabu (6/4/2016) siang.

Dalam naskah yang ditanda tangani Wakabid Kaderisasi itu, menyebutkan bahwa Ketua DPRD telah arogan dan otoriter serta mengebiri hak fraksi dan anggota lainya.  Selain itu dianggap tidak adil kepada PDI Perjuangan dan fraksi. “Dapat menimbulkan konflik diinternal DPRD, partai maupun konflik partai dengan partai,” jelasnya.

Jika PDI Perjuangan masih diperlakukan, Ketua DPRD Tuban rencananya akan dilaporkan ke Badan Kehormatan. Setelah meminta pertimbangan dengan DPD dan DPP Partai.

Ditanya sikap pengurusnya itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Andhi Hartanto menegaskan data yang dibeberkan itu benar. “Untuk soliditas dan kekompakan partai. Demi Allah yang disampaikan Wakabid itu benar,” tegasnya.

Ditanya keseriusan kemungkinan melaporkan Ketua DPRD ke Badan Kehormatan, Andhi mengatakan kemungkinan itu ada. “Akan koordinasi dengan DPD Partai. Sebenarnya PDI Perjuangan tidak seperti. Dalam rangka menjaga integritas kelembagaan DPRD serta untuk menghormati dan menghargai partai-partai lain dan fraksi lain,” pungkasnya.

Sejak Rabu (6/4/2016) petang hingga Kamis (7/4/2016) siang, Ketua DPRD Tuban, M. Miyadi saat berupaya dikonfirmasi melalui ponselnya tidak mendapat jawaban. Bahkan saat dikirim pesan singkat juga tidak mendapat jawaban.

Namun dalam berita sebelumnya, dia mengatakan usulan pergantian itu jelas ditolak, sedangkan rotasi anggota Banggar dan Banmus segera diproses. Sikap pimpinan dewan sudah dituangkan dalam surat dan ditandatangani semua pimpinan dewan. “Yang 2 sudah kita proses, sedangkan untuk Ketua Komisi kita tunda dulu,” kata Miyadi, Jumat (1/4/2016).

Miyadi berlandaskan Tatib pasal 55. Dia menafsirkan bahwa untuk pergantian ketua maksimal 2,5 tahun. Jika yang dilakukan pergantian anggota biasa, dapat dilakukan tiap awal tahun anggaran. Hasil rapat pimpinan dewan seminggu lalu sudah menyepakati Karjo tidak jadi ditukar posisi, dan semuanya tanda tangan. “Akan kita proses setalah jabatan yang bersangkutan 2,5 tahun dan agar situasi anggota dewan tetap kondusif,” katanya. MUHLISHIN/MUHAIMIN

Sebelumnya : DPRD Memanas, Senior PDI Perjuangan Siap Ngamuk

Facebook Comments

About the Author