Published On: Sel, Feb 18th, 2014

Konflik Minyak Mulyoagung Belum Selesai

Share This
Tags

TUBAN

seputartuban.com – Nampaknya polemik penambang minyak mentah dikawasan Dusun Gegunung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban belum usai. Pasalnya dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, Senin (17/2/2014) belum menemukan solusi terbaik.

Hearing Minyak Mulyoagung

SERIUS : Raker Komisi A DPRD Tuban dengan para pihak terkait pengelolaan sumur minyak tua Desa Mulyoagung, Kecamatan Singgahan

Dalam Raker yang dilaksanakan diruang Paripurna DPRD Tuban tersebut membahas permasalahan pengelolaan sumur minyak tinggalan belanda yang hingga saat ini masih dikelola pihak yang tidak berijin. Sedangkan pihak lain diantaranya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Aneka Tambang akan mengelolanya atas ijin Pertamina.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Tuban, Agung Supriyanto saat diwawancarai mengatakan sebenarnya pihak Pertamina dan kontraktor yang akan mengerjakan pengelolaan minyak diundang, namun tidak hadir.

“Setelah kita ajak rapat kerja bersama Aneka Tambang, sudah ada titik terang antara Pemerintah Desa dan Pemkab. Yang mempunyai otoritas mengelola adalah aneka tambang. Sedangkan untuk KUD belum punya legalitas untuk mengelolanya. Kita sangat menyayangkan dari pihak Pertamina tidak hadir, mereka bisa memberikan penjernihan,” kata Agung.

Atas ketidak hadiran Pertamina ini, Komisi A mengagendakan akan mengagendakan Raker lagi dengan mengundang Pertamina dan Perhutani terkait ganti lahan yang akan ditambang. Luas lahan yang direncanakan untuk pengelolaan sumur tua itu seluas 10 hektar dan harus diganti dua kali lipatnya.

“Kita akan melakukan rapat kerja dengan Pertamina dan Perhutani membahas ganti lahan 10 hektar yang akan dipakai untuk lahan sumur minyak itu. Pertamina harus mempersiapkan 2 kali dari luas lahan tersebut. Kita harapkan gantinya berada di Kabupaten Tuban. Agar hutan yang ada disini tidak mengalami penyempitan,” tambah Agung.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tuban, Hery Prasetyo dalam pertemuan tersebut mengatakan Pemkab Tuban tidak bisa mengetahui titik sumur minyak di wilayah Kabupaten Tuban. Karena tidak memiliki peralatannya. Pada tahun 2006/2007 Pemkab meminta batuan kepada BP Migas untuk memetakan dimana saja di Kabupaten Tuban yang ada sumber minyaknya.

“Yang bisa melakukan pengecekan dimana saja sumber minyak di wilayah Kabupaten Tuban adalah BP Migas, Pemkab tidak punya kewenangan. Kita sudah kirimkan undangan ke Pertamina untuk hadir dalam acara ini, ketidak hadiran dari pihak Pertamina karena adanya gangguan penerbangan, alasannya,” kata Hery.

Hery menambahkan, KUD Mulyoagung pernah mengajukan ijin ke Dinas Pertambangan dan Energi Pemkab Tuban untuk  mengelola sumur minyak. Namun persyaratannya masih belum lengkap.

Untuk kawasan Tawun dan Gegunung sudah dilakukan Kerjasama Sistem Operasi (KSO) PT. Pertamina EP dengan PT. Tawun Gegunung Energi (TGE). Dengan ketentuan Pemkab Tuban akan mendapatkan bagi hasil sebesar 6 persen dari hasil eksplorasi minyak.

Sementara itu, Kepala Desa Mulyoagung, Moh. Muhail mengatakan, untuk Pemerintah Desa sudah merasa jenuh, karena semakin banyaknya penambang liar. Juga banyaknya investor luar yang menawarkan imbalan 30 persen dari hasil minyak itu. Menurut masyarakatnya kalau ditangani oleh BUMD tidak akan dipersoalkan.

“Yang kita butuhkan kejelasan dari pemerintah, kalau sumur-sumur yang ada dikelola BUMD, untuk warga dapat berapa dan bagaimana prosesnya. Warga takut nantinya tidak bisa ikut menikmati dari hasil sumur minyak yang ada,” tegas Kades. (lis)

Facebook Comments

About the Author

Videos