Published On: Kam, Mei 28th, 2015

Komisi D Fokus Dua Raperda Selamatkan Rakyat

TUBAN

 ILMI ZADA: Memang pada dasarnya mengcopy paste itu sah. Asalkan setelah di copy dilakukan pembahasan, penelaahan dan memunculkan kesimpulan terlebih dulu. Baru kemudian di paste.

seputartuban.com – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, saat ini masih fokus membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengelolaan sampah dan pedoman pembangunan desa.

Perda pengelolaan sampah ini diharapakan dapat menyelamatkan lingkungan. Karena persoalan ini jika dibiarkan jelas akan mengancam warga karena terjadi pencemaran lingkungan. Bahkan diharapkan sampah dapat menjadi sumberdaya bagi masyarakat. Dengan meningkatkan peran serta mereka daam mengeola sampah.

Pemkab memiliki kwajiban menyediakan sarana prasarana pengelolaan sampah. Dengan menyediakan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dalam Raperda ini diatur hak dan kwajiban masyarakat untuk mengelola limbah ini.

Anggota Komisi D DPRD Tuban, juga selaku Ketua Pansus Raperda, M. Ilmi Zada mengatakan produk hukum ini dapat menata limbah pemukiman maupun limbah perusahaan secara tepat. Sehingga dapat menciptakan lingkungan asri dan berdayaguna. “Kedepan pengelolaan sampah bisa lebih baik,” kata Ilmi Zada, Rabu (27/05/2015) siang.

Sementara itu, Raperda tentang pedoman pembangunan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Raerda ini akan berisi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. “Sehingga dengan Perda ini nantinya pelaksanaan pembangunan di desa bisa lebih baik dan tepat sasaran,“ sambungnya.

Selain menyelesaikan 2 Raperda itu, Komisi D juga melakukan pengawasan terkait penyelesain pembebasan lahan untuk mega proyek jalan lingkar selatan (JLS). Sebab pelaksanaan mega proyek itu selalu molor dan diharapkan bisa segera dilaksanakan pembangunannya.

“Kita berharap proses pembebasannya tidak ada masalah dan tidak merugikan masyarakat,“ kata politisi asal Demokrat itu.

Kinerja pengawasan lainya adalah mengawasi pemangunan kantor Dinas Perekonomian dan Pariwisata yang gagal tahun lalu dan kembali dilanjutkan tahun ini. Serta pengawasan pembangunan jalan agar tidak menyalahi ketentuan dan berkwalitas. “Pembangunan jalan bisa lebih baik, terutama didaerah pedesaan dan jalan antar kecamatan agar kegiatan perekonomian masyarakat tidak terganggu,” pungkasnya. MUHLISHIN

Facebook Comments

About the Author