Published On: Sel, Jun 16th, 2015

Komisi C Dorong Pengelolaan Puskesmas Berbasis Masyarakat

Share This
Tags

TUBAN

OPTIMALKAN PELAYANAN : Komisi C saat melakukan kunjungan kerja ke Puskesmas Soko

OPTIMALKAN PELAYANAN : Komisi C saat melakukan kunjungan kerja ke Puskesmas Soko

seputartuban.com – Pengelolaan Puskesmas seharusnya melibatkan peran serta masyarakat maupun swasta. Untuk memberikan pelayanan prima dan efektif kepada masyarakat.

Sesuai hasil kunjungan kerja Komisi C di Puskesmas Soko, (09/06/2015) anggota dewan mendapati Puskesmas mampu mandiri. Dengan melibatkan masyarakat dan swasta dengan membentuk komite yang beranggotakan tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala desa, organisasi kemasarakatan dan masyarakat lainya. “Ini perlu dicontoh Puskesmas lain, menjadi trobosan. Keberadaanya bisa bersinergi dengan program-progam Puskesmas,” ungkap Wakil Ketua Komisi C DPRD Tuban, Tri Astuti, Selas (16/06/2015).

Upaya-upaya prefentif, kuratif, promotif yang telah dilakukan Puskesmas Soko, Komisi C mengusulkan kepada Pemkab Tuban agar dijadikan percontohan bagi Puskesmas lainya. “Percontohan dalam melakukan inovasi terhadap pelayanan kesehatan,” imbuhnya.

Namun beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki diantaranya ruang perawatan dan poned masih 1 gedung. “Ini sangat berpengaruh pada kesehatan bayi yang dilahirkan,” kata politisi Gerindra itu.

Selain itu, jumlah tempat tidur rawat inap juga masih kurang. Serta petugas rawat inap poned merangkap rawat jalan dan programer. Kekurangan lainya adalam minimnya peralatan yang tidak sesuai standar pelayanan masyarakat (SPM). “Sehingga Komisi C DPRD Tuban mendesak kepada Dinas Kesehatan agar menganggarkan kekurangan Sarpras-nya,” kata Tri Astuti.

Diharapkan pada 2016, Puskesmas yang telah terakreditasi mampu menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Puskesmas mampu mengelola keuangan secara mandiri. Serta melancarkan pencairan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini akan berdampak baik pada pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu Kepala Puskesmas juga mempunyai kewenangan merekrut tenaga kerja. Untuk meningkatkan pelayanan, dengan memenuhi kekurangan tenaga kerja. Dengan mengoptimalkan Permenkes No. 19 tahun 2014 tentang dana kapitasi yakni 60 persen anggaran untuk jasa pelayanan dan 40 persen untuk penunjang.

Penjelasanya, bahwa dana penunjang tidak dapat digunakan membeli alat diatas Rp. 500 juta. Padahal kebutuhan alat di Puskesmas harganya melebihi ketentuan tersebut. Salah satu contohnya adala pembelian incubator harganya melebihi Rp. 500 juta. MUHAIMIN

Facebook Comments

About the Author

Displaying 1 Comments
Have Your Say
  1. didin berkata:

    apakah saat ini dinkes masih menerbitkan kartu jamkesmas? Bagaimana cara mengurusnya?