Published On: Sab, Okt 22nd, 2016

Komisi B; Pupuk Subsidi “Dimainkan” Pemkab Jangan Diam

TUBAN

seputartuban.com –Ternyata permasalahan pupuk subsidi tiap menjelang musim tanam masih timbul masalah. Hal itu terbukti hingga saat ini penjualan pupuk masih diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah.

BARANG BUKTI: Aparat Koramil Montong dan Polsek setempat ketika berada di mulut gudang yang diduga menimbun pupuk bersubsidi.

BARANG BUKTI: Aparat Koramil Montong dan Polsek setempat ketika berada di pintu gudang yang diduga menimbun pupuk bersubsidi April 2015 lalu.

Sesuai dengan ketentuan pemerintah Harga Eceran Tertinggi (HET) yaitu, pupuk Urea sebesar Rp 90.000 perzak, SP36 sebesar Rp 100.000 per-zak. ZA sebesar Rp 70.000 per-zak, Phonska sebesar Rp 115.000 per-zak dan Petroganik sebesar Rp 20.000 per-zak.

Namun, kenyataan di petani seperti di wilayah Kecamatan Montong harga pupuk diatas HET sebesar Rp 10.000 tiap zak. Sedangkan di wilayah Kecamatan Kerek harga pupuk Phonska sebesar Rp 135.000 sampai Rp 150.000 per-zaknya, padahal HET-nya sebesar Rp 115.000.

Tidak hanya harganya yang melebihi HET, tetapi juga pupuk juga sulit didapat. Hal itu, yang menjadi penyebab naiknya harga di petani dan dikios-kios resmi atau Gapoktan tidak tersedia pupuk. Belum lagi peredaran pupuk subsidi dari luar Tuban diduga kuat juga masih terjadi.

“Pemerintah daerah harus serius awasi penjualan pupuk di petani dan harus ada tindakan tegas terhadap distributor maupun kios yang menjual pupuk diatas HET,” kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Tuban, Rasmani, Rabu (19/10/2016).

Rasmani menambahkan bahwa akan mengagendakan untuk memanggil dinas terkait maupun distributor. Selain perlua adanya pengawasan harga penjualan juga pendistribusiannya disesuaikan dengan kebutuhan di wilayah.

“Daerah yang benar-benar membutuhkan dan sudah saatnya pemupukan harus didahulukan agar tidak terjadi kelangkaan dan kenaikan harga,” jelas politisi Nasdem.

Sementara itu, Kabag Humas dan Media Setda Pemkab Tuban, Teguh Setyobudi mengatakan bahwa Pemkab akan berupaya memenuhi kebutuhan kios pengecer sesuai kebutuhan pupuk yang ditetapkan melalui keputusan bupati.  Melakukan pengawasan bersama tim KP3 dan  Kodim 0811 Tuban.

“Kita terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan pupuk dengan melakukan koordinasi dengan Pemprov dan mengusulkan penambahan kuota,” jelasnya.

Sedangkan antisipasi Pemkab atas permintaan pupuk, menurut Teguh dengan menyalurkan pupuk sesui kebutuhan. Memaksimalkan sisa pupuk yang ada dan meminta tambahan pupuk sesuai luas tanam.

Kebutuhan pupuk sesuai dengan RDKK yaitu jenis pupuk UREA sebanyak 92.088 ton, SP-36 40.988 to, ZA 40.670 ton, NPK 90.783 ton dan Petroganik 118.144 ton. Sedangkan alokasi sesuai Perbup yaitu, jenis pupuk UREA 48.328 ton, SP-36 12.134 ton, ZA 9.105 ton, NPK 31.626 ton dan Petroganik 19.311 ton.

Sedangkan realisasi sampai 30 September 2016 yaitu jenis pupuk UREA 32.041,5 ton, SP-36 8.051 ton, ZA 4.432.5 ton, NPK 22.014,3 ton dan pupuk organik 10.625 ton. Sedangkan sisa yang belum direalisasikan yaitu jenis pupuk UREA 16.286,5 ton, SP-36 4.083 ton, ZA 4.672,5 ton, NPK 9.611,7 ton dan Pupuk organik 8686 ton.

Terpisah, Dandim 0811 Tuban, Letkol Inf Sarwo Supriyo mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan dan bila ada penyimpangan akan ditindak tegas sesuai dengan aturan yang ada. Namun, harus ada peran aktif masyarakat, bila ada penyelewengan pupuk harus dilaporkan dan akan ditindak.

“Kita akan kawal dan ada penyelewengan laporkan ke kita akan kita ambil tindakan tegas, siapapu mereka,” tegas Dandim 0811 Tuban. MUHLISHIN

Facebook Comments

About the Author