Published On: Ming, Feb 26th, 2017

Komisi B Minta Pemkab Ambil Alih Gua Perut Bumi

seputartuban.com, TUBAN – Komisi B DPRD Tuban meminta agar Gua Perut Bumi yang mengalami runtuh yang berada di Dusun Wire, Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban Senin (20/2/2017) itu agar dikelola oleh Pemkab Tuban.

DITUTUP SEMENTARA : Rapat koordinasi dengan lintas sektor di Pendopo Kecamatan Semanding membahas Gua Perut Bumi belum lama ini

Wakil Ketua Komisi B DPRD Tuban, Rasmani mengatakan bahwa Pemkab harus mengambil alih pengelolaan Gua Perut Bumi itu. Pasalnya lahan yang dibangun gua itu adalah berstatus tanah negara. Sehingga Pemkab Tuban yang harus mengelola wisata tersebut, karena tempat wisata tersebut saat ini juga tidak berijin. “Itu tanah negara dan tidak memiliki ijin harus diproses, Pemkab harus mengambil alih,” kata Rasmani, Jumat (24/2/2017).
Rasmani menambahkan, gua hasil inovasi pengelola itu harus dilakukan kajian sampai sebatas mana keamanan gua itu apabila dibuka untuk pengunjung. Jangan sampai dibuka tetapi membahayakan pengunjung dan memakan korban. “Kalau memang layak dibuka dan aman Pemkab yang harus membukanya, tetapi bila dianggap tidak aman harus ditutup selamanya,” sambung politisi Nasdem itu.

Sedangkan terkait pariwisata yang belum memiliki izin, Pemkab melalui dinas terkait harus melakukan pembinaan dan pendekatan terhadap para pelaku usaha wisata. Bila mereka belum memiliki izin harus dibantu dan permudah agar Pemkab juga memiliki pemasukan.

Kepaka Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban, Sulistyadi mengatakan dari hasil rapat koordinasi antara pengelola dan Muspika Semanding, pengelola akan memproses izin wisata. Namun, saat ini sedang dilakukan kajian terhadap kelayakan tempat wisata itu. “Sementara ditutup sambil menunggu proses perizinan dan uji kelayakan goa itu,” ujar Sulistyadi.

Sementara itu, terkait tanah Gua Perut Bumi itu berstatus tana negara. Sehingga secara aturan yang mempunyai kewenangan pengelolaan lahan tersebut adalah Pemkab Tuban. “Tanah itu berstatus tanah negara dan Pemkab sewaktu-waktu membutuhkan dapat dimanfaatkan,” ujarnya.

Sedangkan tempat wisata lain yang dikelola oleh perorangan belum memiliki izin, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga akan memberikan surat edaran. Selain itu, juga akan melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha wisata yang dikelola oleh desa. “Kita akan memberikan pembinaan terhadap semua pengelola wisata dan segera memproses perizinannya,” sambungnya.

Diketahui, berdasarkan hasil rapat koordinasi di Pendopo Kecamatan Semanding dengan lintas sektor yang sudah dilaksanakan sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 12.15 WIB pada Selasa, (21/2/2017). Pihak Kecamatan Semanding sudah melakukan koordinasi melibatkan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga,  BPBD, Dinas Perhubungan, Badan Perizinan, Dinas PU, Lurah, Ketua RW serta pengelola Perut Bumi.

Hasil rapat tersebut memutuskan, bahwa wisata buatan itu baru boleh dibuka untuk umum lagi setelah dilakukan kajian mengenai struktur gua, unsur kekuatan lapisan bebatuan pada gua. Serta kapasitas daya tahanan terhadap bangunan yang bertumpu diatasnya.

Pengelola juga diwajibkan memperoleh izin wisata dari instansi terkait. Serta berkewajiban menyediakan lahan parkir untuk kendaraan pengunjung. Karena selama ini kendaraan pengunjung parkir di badan jalan. Sehingga sangat mengganggu pengguna jalan lainya. Temuan lain yang terungkap dalam Rakor tersebut, pengelola tidak pernah memberikan kontribusi apapun kepada Pemkab Tuban maupun kelurahan. MUHLISHIN

Facebook Comments

About the Author