Published On: Kam, Mei 21st, 2015

Komisi B DPRD Kebut Raperda TPI dan PDAM

TUBAN

MUHAMAD MUSA: Begitu raperda TPI ini disahkan menjadi perda Pemkab Tuban akan menerima 100 persen.

MUHAMAD MUSA: Begitu raperda TPI ini disahkan menjadi perda Pemkab Tuban akan menerima 100 persen.

seputartuban.com-Keberpihakan terhadap komunitas nelayan terus dikawal Komisi D DPRD Tuban. Bukti dedikasi itu dilakukan dengan menggenjot raperda tempat pelelangan ikan (TPI).

Pada  saat bersamaan Komisi B juga tengah mematok waktu untuk segera merampungkan draf raperda perusahaan daerah air minum (PDAM).

Wakil Ketua Komisi B DPRD Tuban, Muhamad Musa, mengatakan tujuan di susunnya raperda TPI semata untuk memperlancar penyelenggaraan pelelangan dan mengusahakan fisilitas harga.

Selain itu, juga sebagai upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan para nelayan. Sedangkan penyelenggaraan TPI itu sendiri nantinya menjadi tanggung jawab Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban dan dilaksanakan oleh UPTD sebagai unsur pelaksana tugas teknis operasional.

Musa menjelaskan, selama ini TPI  dikelola oleh pihak ketiga atau koperasi yang membuat Pemkab Tuban hanya mendapatkan bagi hasil sebesar dua persen.

Sedangkan pihak ketiga selaku pengelola memperoleh jatah tiga persen dari lima persen hasil pungutan retribusi.

“Begitu raperda TPI ini disahkan menjadi perda Pemkab Tuban akan menerima 100 persen,”tegas Musa, Kamis (21/05/2015) siang.

Disebutkan, selama ini dari tiga tempat pelelangan ikan yakni TPI Palang, Karangagung dan Bancar, Pemkab Tuban mendapatkan pemasukan sebesar Rp. 100 juta. Untuk tahun ini dari ketiga TPI tersebut ditargetkan memberikan masukan PAD sebesar Rp 600 juta.

Politisi Partai Golkar dari Dapil III (Semanding, Rengel, Grabagan dan Soko) ini, memaparkan dari hasil uji coba yang dilakukan sepanjang Januari hingga April 2015  pendapatan yang diperoleh sudah mencapai Rp 400 juta. Dengan begitu asumsinya ketiga TPI itu bisa menyumbang Rp 1 miliar dalam setahun.

PDAM Masa Depan, Profesional dan Integritas

Sementara penyusunan raperda tentang PDAM karena adanya perubahan peraturan dan kebutuhan pelayanan masyarakat. Berkaitan itu perda nomor 6 tahun 1983 tentang pendirian PDAM sudah perlu dilakukan penyesuaian.

Hal ini guna meningkatkan layanan pada masyarakat, khususnya bidang penyediaan dan pengelolaan air minum di Kabupaten Tuban.

Dalam Raperda ini, organ PDAM terdiri dari bupati, dewan pengawas serta direksi. Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah, profesional dan atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh bupati dengan batasan usia paling tinggi 65 tahun. Sedangkan untuk direksi tidak harus PNSdan jumlahnya bisa lebih dari satu atau disesuaikan dengan jumlah pelanggan.

“Dengan adanya perda yang baru nanti, selain peningkatan pelayanan PDAM juga bisa melakukan peningkatan pendapatan. Ke depan PDAM diaharfapkan bisa lebih meningkat dan berkembang. Makanya harus dipimpin orang-orang yang benar-benar profesional,” ungkap mantan aktivis kampus ini.

Musa menerangkan, selama ini pendapatan dari PDAM sekitar Rp 2 miliar dalam setahunnya. Tahun ini ditagetkan bisa mencapai Rp. 2,5 miliar. Sementara aset yang dimiliki PDAM sejauh ini mencapai Rp 60 miliar.

Komisi B DPRD Tuban menargetkan Juni depan, dua raperda yang saat ini masih dilakukan penyempurnaan itu bisa segera disahkan dan segera dilakukan penetrasi.  MUHLISHIN

Facebook Comments

About the Author