Published On: Rab, Jun 29th, 2016

Komisi A Temukan Pelanggaran Pelaksanaan Dana Desa

TUBAN

seputartuban.com – Komisi A DPRD Tuban serius dalam melakukan pengawasan pelaksanaaan Dana Desa (DD) di Kabupaten Tuban. Beberapa kali melakukan pengamatan langsung maupun melakukan kunjungan kerja kesejumlah desa di Kabupaten Tuban.

AGUNG SUPRIYANTO: Ini bertolak belakang dengan prinsip otonomi daerah. Seharusnya semakin dimudahkan dan  mendekatkan pelayanan kepada masyarakat bukan sebaliknya.

AGUNG SUPRIYANTO: “Kita anggap manipulasi karena merekayasa sesuatu yang belum dilakukan atau dikerjakan.”

Hasilnya ditemukan pelanggaran sistematis yang akan ditindaklanjuti dengan memanggil Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Ketua Komisi A DPRD Tuban, Agung Supriyanto, Selasa (28/6/2016) mengungkapkan temuan komisinya. Yakni Pemerintah Desa (Pemdes) harus memberikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terlebih dahulu baru kemudian DD dicairkan Pemkab Tuban.

“Tentu Pemda mempersyarakan itu tidak rasional dan inkonstitusional. Tidak rasional karena dimanapun  SPJ diberikan setelah pekerjaaan itu dikerjakan bukan sebelumnya,” ungkap politisi PAN itu.

Atas kondisi itu dapat diartikan sama halnya Pemkab Tuban mengajarkan tindakan manipulasi pekerjaan. “Kita anggap manipulasi karena merekayasa sesuatu yang belum dilakukan atau dikerjakan,” imbuhnya.

Kebijakan itu dianggap inkonstitusional karena dasar, perintah atau aturan yang mengatur bahwa persyaratan pencairan dana desa harus menyetorkan SPJ terlebih dahulu. Sehingga Komisi A akan memanggil SKPD terkait untuk membicarakan masalah ini dalam rapat kerja.

“Lebih jelasnya Komisi A bermaksud untuk mengundang Bappemas dan SKPD yg kompeten berkaitan hal ini,” tegasnya. MUHAIMIN

Facebook Comments

About the Author