Published On: Rab, Sep 7th, 2016

Komisi A; Peran Pemkab Awasi DD Kurang Maksimal

TUBAN

seputartuban.com – Peran Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan Dana Desa (DD) dinilai belum maksimal. Hal itu terbukti dengan adanya desa yang tersangkut hukum karena menyalahgunakan dana desa (DD) tersebut.

Ketua Komisi A DPRD Tuban, Agung Supriyanto

Ketua Komisi A DPRD Tuban, Agung Supriyanto

Ketua Komisi A DPRD Tuban, Agung Supriyanto mengatakan, dengan adanya dana desa (DD) yang saat ini masih dalam masa transisi ditingkat desa perlu adanya peran maksimal dari Pemkab. Namun, sampai saat ini peran itu dinilai masih belum maksimal. Terbukti saat ini masih ada kepala desa yang tersangkut hukum dalam pengelolaan dana desa. “Peran pembinaan dan pengawasan dari Pemkab masih kurang maksimal,” kata Agung, Selasa (6/9/2016).

Agung menambahkan bahwa pihaknya sudah sering menyampaikan hal itu kepada Pemkab. Namun, hingga saat ini masih belum ada tanggapan dari Pemkab maupun instansi terkait. “Dalam pengawasan tidak cukup hanya ditangani Bapemas, tetapi harus melibatkan komponen lain untuk bersama-sama mengawal dana desa itu,” jelas Ketua Komisi A yang juga Ketua DPD PAN Tuban tersebut.

Dalam pengelolaan dana desa itu diperlukan adanya peran serta komponen lain. Dari tahun ke tahun dana revolusi itu mengalami peningkatan, sehingga perlu adanya peningkatan pengawasan dan pembina agar sesuai rencana dan tepat sasaran.

Diharapkan, dengan adanya beberapa desa yang tersangkut hukum harus ada tindakan yang dilakukan Pemkab. Sehingga tidak ada lagi desa yang tersangkut hukum akhibat pengelolaan dana desa itu.

Kepala Bapemas, Pemdes dan KB Tuban, Mahmudi mengatakan, bahwa tim dari Pemkab Tuban telah melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dana desa. Saat ini desa sudah melaksanakan realisasi dana desa sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. “Untuk realisasi 60 persen ditingkat desa sudah dilaksanakan, persyaratan pencairan 40 persen harus membuat SPJ yang 60 persen,” jelas Mahmudi.

Diharapkan, dalam pengelolaan dana desa Pemdes tetap berpedoman pada perencanaan yang tertuang dalam APBDes. Serta segera membuat laporan bila pekerjaan tersebut sudah dijalankan. Sedangkan untuk pengawasan dan pembinaan Bapemas mengintensifkan melalui pemerintah kecamatan dan juga tim kabupaten yang telah ada.

Diketahui, saat ini realisasi dana desa sudah mencapai 60 persen dan sudah dalam tahap pengerjaan. Sedangkan 40 persen sedang dalam persiapan proses pencairan, menunggu transfer dana dari Pemerintah Pusat.

Tahun 2016 Pemkab Tuban memperoleh gelontoran dana desa sebesar Rp 197 miliar lebih. Sedangkan pada tahun 2015 lalu memperoleh dana sebesar Rp 88 miliar. MUHLISHIN

Facebook Comments

About the Author