Published On: Rab, Mei 27th, 2015

Komisi A Kuatkan Perda Pro Rakyat

TUBAN

AGUNG SUPRIYANTO: Saya melihat mental ketergantungan pemerintah desa masih sangat kuat, dan itu sebenarnya yang harus diubah.

AGUNG SUPRIYANTO

seputartuban.com – Komisi A DPRD Tuban saat ini sedang membahas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis masyarakat pedesaan. Sehingga para wakil rakyat ini harus bersikap ekstra hati-hati dalam pembahasan maupun perumusan aturan agar tidak mengorbankan rakyat.

Yakni Raperda tentang Kepala Desa, Raperda pembuatan peraturan desa dan Raperda tantang pemilihan Kades. Ketiganya sangat erat hubungan langsung dengan kehidupan masyarakat.

Raperda Pemilihan Kades ini bisa menimbulkan konflik sosial jika Perda bersifat multitafsir atau terdapat pasal yang bertentangan dengan peraturan dan perundangan lain. “Apalagi dana desa nantinya sampai Rp. 1,6 milyar ini akan membuat banyak pihak tertarik mencalonkan. Ini yang perlu kita hati-hati,” ungkap Ketua Komisi A DPRD Tuban, Agung Supriyanto, Senin (25/05/2015)

Dalam Raperda ini Komisi A menekankan terkait calon tidak dikenakan biaya serta syarat pencalonan administratif lainya. Diantaranya bagi PNS yang diberhentikan tetap diperbolehkan setelah 5 tahun dengan mengumumkan pada media massa. “Bagaimana mengurangi politik uang itu juga penting kita bahas,” tutur politisi asal Partai Amanat Nasional (PAN).

Sedangkan Raperda tentang Kades dan pembuatan peraturan desa ini juga menjadi landasan hukum bagi pemerintah desa dalam mengelola anggaran untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya. “Ini menjadi landasan mengelola pemerintahan. Ini sama pentingnya agar desa berjalan baik. Awal bulan depan semuanya kita sahkan,” kata Agung.

Persoalan kemasyarakatan yang tengah ditangani Komisi A saat ini diantaranya terakait pengaduan CSR Joint Operation Body Petrochina Pertamina East Java (JOB PPEJ), Pipanisasi (JOB PPEJ) dan pengelolaan tanah negara di Desa Sendangharjo, Kecamatan Parengan.

Sedangkan Perda yang sudah disahkan sebelumnya diantaranya adalah Administrasi Kependudukan (Adminduk). Diantaranya akan dilakukan operasi yustisi, jika tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) akan dikenakan denda Rp. 50 ribu.

“Ini yang masih kita sosialisasikan. Kesadaran masyarakat terkait Adminduk diantaranya data penduduk, pencatatan kelahiran dan kematian mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam membuat program kepada rakyat. Termasuk untuk pelaksanaan Pilkada,” pungkas Ketua Komisi A dua kali ini. MUHAIMIN

Facebook Comments

About the Author