Published On: Rab, Jun 8th, 2016

Kinerja Kendor, Komisi B Akan Panggil Disperpar

TUBAN

seputartuban.com – Komisi B DPRD Tuban akan memanggil Dinas Perekonomian dan Pariwisata, untuk menanyakan kinerjanya yang dianggap kendor. Yakni tidak dioperasikanya parkir elektrik senilai rp. 350 juta di Pasar Baru Tuban.

RASMANI: Dari potensi yang ada, pendapatan dari pengelolaan tempat wisata masih minim, sehingga akan kita dorong agar pengelolaannya lebih baik.

RASMANI

Pengadaan 4 unit alat parkir elektrik yaitu 2 unit untuk keluar masuknya mobil dan 2 unit untuk keluar dan masuk sepeda motor. Biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan alat tersebut sebesar Rp 350 juta bersumber dari APBD 2016. “Program itu yang mengusulkan adalah mereka sendiri, seharusnya sudah ada analisis dan projek yang jelas,” kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Tuban, Rasmani, Selasa (07/06/2016).

Selain peralatan elektrik, ditempat parkir itu juga sudah dilengkapi dengan kamera pengawas CCTV. Yang sebenarnya berfungsi untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung. Namun, saat ini juga masih dibiarkan tidak difungsikan. “Kemarin waktu kita tanya katanya menunggu kertas dan masih dalam tahap uji coba, nanti akan kita panggil dan mintai keterangan terkait hal itu,” tegas Rasmani dengan nada tinggi.

Rasmani menambahkan, jika pemakaian alat parkir elektrik itu membuat kemacetan, itu dinilai pembohongan publik. Serta ada sesuatu yang patut di curigai. Karena penggunaan alat itu untuk mengurangi kebocoran pendapatan parkir. “Kalau mereka tidak mau menggunakan alat itu dan hanya dengan alasan yang tidak pasti, berarti kecurigaan kita selama ini benar dan perlu adanya rotasi pegawai ditempat itu,” tegasnya.

Sebelumnya, Kabid Perdagangan Dinas Perdagangan dan Pariwisata (Disperpar) Kabupaten Tuban, Bhismo Setya Adji, membenarkan kondisi tersebut. Dia menyampaikan setelah hampir 2,5 bulan dioperasikan, peranti parkir elektrik tersebut kini kembali nganggur.

Terkait apakah karena perangkatnya sudah rusak atau sulit difungsikan, Bhismo membantah atas hal tersebut. Dia menjelaskan, karena atas pertimbangan hal teknis perangkat parkir otomatis tersebut tidak difungsikan. “Kondisinya masih berfungsi dengan baik dan normal,” ujarnya, Selasa (7/6/2016).

Masalah teknis yang muncul ketika menerapkan sistem elektrik yakni, penumpukan antrian kendaraan yang cukup panjang. Utamanya untuk kendaraan roda dua. “Karena masalah teknis tersebut, sementara kita kembali ke manual,” jelas Bhismo.

Dengan adanya masalah teknis tersebut Disperpar merencanakan penambahan palang pintu kendaraan roda dua. Sehingga instansinya akan mengusulkan lagi pada Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah (PAPBD) 2016. MUHLISHIN/USUL PUJIONO

Facebook Comments

About the Author