Published On: Rab, Nov 9th, 2016

Kijing Makam Umum, Tahun Depan Didenda Rp. 25 Juta

TUBAN

seputartuban.com – Masyarakat Kabupaten Tuban nampaknya mulai tahun depan tidak dapat sesuka hatinya dalam memperlakukan makam keluarganya di pemakaman umum. Tidak lagi dapat memasang batu penutup makam (kijing) di makam keluarganya. Karena sudah ada Peraturan Daerah (Perda) yang melarangnya. Bahkan dapat didenda hingga Rp. 25 juta bagi pelanggarnya.

Ilustrasi Kijing Makam Umum

Ilustrasi Kijing Makam Umum

Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Taman Pemakaman sudah mendapat persetujuan dari DPRD. Kini Raperda tersebut sudah diajukan ke Gubernur untuk dievaluasi sekaligus untuk mendapat nomor registrasi.

Kasubbag Perundang-undangan, Bagian Hukum Setda Kab. Tuban, Cyta Suryawijati, menyampaikan Perda tersebut untuk menjawab problematika pengelolaan makam umum di masyarakat saat ini. Yang mana wilayah wilayah lahan pemakaman terus menyempit.

Perda itu turunan dari PP Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman itu sudah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Tuban. “Sudah disampaikan ke Gubernur untuk dievaluasi sekaligus mendapat nomor register, lalu Perda siap diundangkan” tegas Cyta, kemarin.

Pihaknya berharap, Perda untuk mengatur atau menangani masalah pemakaman tersebut secepatnya bisa diterapkan pada tahun depan. Berdasarkan pengalaman register pada Raperda-raperda sebelumnya waktu register paling lambat satu bulan.

Kenyataan saat ini, semakin sempitnya lahan pemakaman khususnya di wilayah perkotaan, mendesak pemerintah untuk memiliki regulasi taktis yang dapat mengatur masalah semakin menyempitnya tempat pemakaman. “Selama ini kita belum punya pengaturan tentang pemakaman dan selama ini pemakaman belum tertata. Maka dengan adanya payung hukum ini bisa mengatur kedepannya,” jelasnya.

Dengan semakin banyaknya warga yang mengkijing makam keluarganya di pemakaman umum berdampak lahan semakin menyempit. Maka dalam Raperda tersebut tertuang larangan makam di kijing. Yakni pada Bab VII pasal 28 ayat 3 yang isinya untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan tempat pemakaman umum setiap orang dilarang membangun kijing makam. Sedangkan sanksi tertuang dalam pada pasal 37 huruf (c) juga tertera sanksi berupa denda Rp. 25 Juta.

Masalah lain yang sering muncul yakni, kurang diperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup. Pemborosan pemakaian tanah untuk keperluan tempat pemakaman, dan terkait tanah-tanah subur untuk keperluan pemakaman. Selain itu, dengan semakin langkanya tanah, sebagai akibat dari pertambahan penduduk dan kegiatan pembangunan, maka perlu pengaturan untuk tempat pemakaman. USUL PUJIONO

Facebook Comments

Print Friendly, PDF & Email

About the Author

Berita Terkini

Videos