Published On: Ming, Okt 23rd, 2016

Ketua DPW PPP Jatim; Banpol Harus Dicairkan

TUBAN

seputartuban.com – Dinamika di Partia Persatuan Pembangunan (PPP) berdampak belum turunya bantuan partai politik (Banpol) dari APBD Kab. Tuban.

DINAMIKA POLITIK : Suasana Muscab VIII DPC PPP Tuban

DINAMIKA POLITIK : Suasana Muscab VIII DPC PPP Tuban

Ketua DPW PPP Jawa Timur, Musyaffa Noer, menegaskan tidak ada dualisme PPP di Indonesia, yang ada tetap PPP dibawah Ketua Umum Romahurmuziy. “Itu PPP abal-abalan yang tidak mendapatkan pengesahan dan legalitas dari pemerintah konon katanya ketuanya Djan Farids,” katanya.

Lebih lanjut dia menyampaikan, Kubu Djan Farids hingga saat ini berupaya agar menggangu keberadaan kubunya yang telah mengantongi SK dari Menkum HAM, yang mana SK tersebut sebagai bentuk legalitas dan pengakuan dari negara. “Mereka hanya pengganggu. Berharap pemerintah menarik kembali SK Menkum HAM yang kita kantongi. Saya sakin Pemerintah tak sebodoh itu,” jelasnya.

Masalah dualisme tersebut berdampak tidak turunnya Banpol jatah PPP Tuban dari Pemkab Tuban, melalui Kesbangpolinmas. Mantan Ketua DPC PPP Tuban ini menegaskan tidak ada alasan bagi Kesbangpol untuk tidak mengeluarkan dana untuk PPP yang sah.

“Ada 35 DPC se Jatim sudah peroleh dana Banpol. Itu hak kita, jadi salah besar ketika Bupati, Walikota ataupun Gubernur sampai tidak menurunkan dana tersebut untuk sebuah partai yang sah secara hukum dan legalitas,” tegasnya.

Dia menambahkan sebagai penegasan dan amanat Muktamar VIII di Pondok Gede, Jakarta April 2016, sehingga dilakukan Musyawarah Cabang (Muscab) VIII DPC PPP Tuban, Sabtu (22/10/2016).

“Mukmatar di Pondokgede kemarin merupakan Muktamar Islah. Kader PPP wajib menjalankan amanat yang diputuskan di Muktamar tersebut, diantaranya DPC PPP Tuban menjalankan Muscab saat ini,” tutupnya.

Diketahui, dalam Muscab tersebut salah satu agendanya yakni mengesahkan tim Formatur yang terdiri lima orang dari unsur perwakilan DPP, DPW, DPC, Majelis DPW, dan perwakilan PAC. Setelah disahkan Formatur tersebut mempunyai waktu 14 hari untuk menentukan dan menetapkan kepengurusan DPC PPP Tuban masa kepengurusan 5 tahun mendatang. Kabar yang berkembang, Ketua DPC PPP Tuban, Achmad Muhdhor Nurhadi, berpeluang besar akan dipilih kembali. USUL PUJIONO

Facebook Comments

About the Author