Published On: Sab, Agu 13th, 2016

Ketua DPRD Tuban ; Sosialisasi Perpajakan Perlu Ditingkatkan

TUBAN

seputartuban.com – Ketua DPRD Tuban menilai, bahwa KPP Pratama Tuban perlu meningkatkan sosialisasi serta mampu memberi rasa nyaman dan aman kepada para Wajib Pajak (WP). Hal itu untuk meningkatkan kesadaran pajak kepada masyarakat Tuban.

PERLU DITINGKATKAN : Para narasumber dalam sosialisasi amnesty pajak yang dilakukan KPP Pratama Tuban

PERLU DITINGKATKAN : Para narasumber dalam sosialisasi amnesty pajak yang dilakukan KPP Pratama Tuban

Ketua DPRD Tuban, Miyadi, dalam acara sosialisasi program amnesti pajak, Kamis (11/8/2016), mengatakan bahwa saat ini KPP Pratama Tuban masih perlu meningkatkan sosialisasinya terkait berbagai program dan beberapa hal yang berkaitan dengan perpajakan.

“Kita mengharapkan agar masyarakat sadar pajak. Namun disisi lain, masyarakat masih banyak yang tidak tahu terkait wajib pajak. Masih banyak masyarakat yang belum terdaftar atau memiliki NPWP. Hingga masih banyak wajib pajak yang belum tahu atau mendengar tentang program amnesti pajak saat ini,” katanya.

Selain itu, menurut Miyadi masih adanya ketakutan bagi WP dan masyarakat dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah agar sadar pajak. Sehingga dia berharap kepada KPP Pratama agar bertindak secara profesional, bisa memberi kenyamanan dan keamanan kepada WP dan masyarakat.

“Untuk mendorong masyarakat agar sadar pajak, selain dengan adanya ketegasan. KPP Pratama juga dituntut untuk profesional dalam memberi kenyamanan dan keamanan kepada masyarakat,” ungkap Miyadi.

DPRD Tuban mendukung sepenuhnya terkait berbagai program terobosan agar masyarakat sadar pajak. Salah satunya program amnesti pajak ini. Sebab, pajak menjadi penyumbang terbesar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang sangat berperan dalam pembangunan daerah.

Terpisah, Kepala KPP Pratama Tuban, Eko Radnadi Susetio, mengakui bahwa pihaknya masih lemah dalam hal sosialisasi ke masyarakat terkait beberapa program dan kebijakan perpajakan. “Kami memang masih lemah dalam sosialisasi. Dengan keterbatasan tenaga kami dibanding dengan jumlah WP yang puluhan ribu,” katanya.

Namun pihaknya mengaku siap memberikan pelayanan terbaik kepada WP maupun masyarakat. “Tapi kami tetap memberi pelayanan yang terbaik terkait keluhan, pengaduan dan informasi kepada masyarakat. Baik yang datang langsung ke kantor, via telekomunikasi maupun jemput bola seperti kegiatan saat ini contohnya,” lanjut Eko.

Saat ini WP yang sudah mengikuti program amnesti pajak tersebut baru ada 20 orang. Sedangkan jumlah WP sampai saat ini mencapai 68.517 orang. Kondisi tersebut, menjadi indikasi bahwa KPP Pratama masih perlu kerja ekstra dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait program terobosan pemerintah pusat itu. USUL PUJIONO

Facebook Comments

About the Author