Published On: Kam, Feb 18th, 2016

Kesbangpol Akan Dilepas Pemkab Tuban

TUBAN

Kepala Bakesbangpolinmas Pemkab Tuban, Aguk W

Kepala Bakesbangpolinmas Pemkab Tuban, Aguk W

seputartuban.com – Berdasar Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Mendagri, Badan Kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol) bisa berwenang membina camat dan lurah/kepala desa dalam urusan pemerintahan umum. Sementara dengan Pemkab menjadi mitra seperti sejumlah lembaga vertikal lain.

Kabag Humas dan Media Setda Kabupaten Tuban, Teguh Setyobudi, mengatakan pengambilalihan kantor kesbangpol oleh pemerintah pusat di bawah Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pemkab akan melakukan perubahan Perda struktur organisasi dan tata kerja. Menyusul perubahan status sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Misalnya, Disdikpora harus menghapus bidang pendidikan menengah (dikmen) karena pengelolaannya dikembalikan ke pemerintah provinsi. “Bidang Dikmen Disdikpora nantinya pengelolaannya dikembalikan ke pemprov. Maka bidang Dikmen dihapus dari Disdikpora. Pastinya demikian, untuk Kesbangpol juga,” terangnya, Rabu (17/2/2016).

Perubahan SOTK tersebut harus menunggu setelah semua SKPD yang kewenangannya bakal dilepas pemda itu tuntas. Nantinya Kesbangpol juga bakal vertikalkan langsung ke pemerintah pusat. Pengambilalihan kewenangan itu rencananya secara menyeluruh, tidak terkecuali. Mulai penyerahan personel, pengalihan aset, pembiayaan dan dokumen. Secara resmi Kesbangpol ditarik pada 1 januari 2017 mendatang. Setahun terakhir merupakan tahap persiapan dan pendataan.

Kepala Kesbangpol Tuban, Aguk Waluyo R, membenarkan fungsi Kesbangpol kedepan. Dia menerangkan, berdasar hasil sosialisasi rancangan peraturan pemerintahan tentang urusan pemerintahan umum di Makassar pada jumat (29/1/2016). Kedepan Kesbangpol sifatnya membantu Bupati/Walikota dalam urusan pemerintahan umum secara vertikal dibawah kemendagri. “Ada perubahan status satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan Kesbangpol,” katanya.

Terkait bagaimana bentuk dan struktur organisasi kesbangpol tersebut, Aguk belum bisa memberi jawaban. “Nantinya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Presiden sebagai tindak lanjutan peraturan pemerintah,” pungkasnya. USUL PUJIONO

Facebook Comments

About the Author

Videos