Published On: Rab, Mar 1st, 2017

Kanit Reskrim Polsek Parengan Lapor Pencemaran Nama Baik

seputartuban.com, TUBAN – Jumat (24/2/2017) dua orang tua anak dibawah umur A dan K yang anaknya diduga menjadi korban kekerasan oleh penyidik  memperoleh surat panggilan dari Polres Tuban. Bukan soal kasus yang selama ini disoalnya, justru masalah baru. Yakni sebagai saksi dalam kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Karsojo, Kanit Reskrim Polsek Parengan.

Inilah isi surat panggilan tersebut

Penasehat Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR), Nunuk Fauziyah mengatakan pihaknya mendorong keduanya untuk memenuhi panggilan Polres Tuban sebagai saksi. Sebelumnya, keluarga didatangi dan diminta secara lisan agar datang ke Polres Tuban tidak dihiraukan karena tidak menggunakan administrasi yang benar.

Atas surat panggilan yang diterima keduanya KPR menilai sikap tersebut terkesan  hanya akal-akalan. Sebagai upaya menekan psikologis dan memecah konsentrasi orang tua. Sebab para orang tua sudah sedih atas peristiwa yang menimpa anak-anaknya. “Namun sikap Polisi malah terkesan memberikan tambahan beban pemikiran para orang tua,” ungkap Nunuk, Senin (27/2/2017).

Masih menurut Nunuk, selama ini ketika pihak Polisi mendatangi rumah para orang tua tidak mau menemui atau berkomentar apa-apa selain mengatakan “Kasus anak saya sudah saya serahkan ke lembaga Koalisi Perempuan Ronggolawe, jadi kalau bapak-bapak ingin berbicara mengenai kasus anak saya sebaiknya datang saja ke KPR”. “Analisis sementara kami adalah akhirnya para orang tua dipanggil melalu surat resmi sebagai saksi atas pencemaran nama baik,” katanya.

Sedangkan Pemkab Tuban sejak tahun 2013 sudah bercita-cita mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) dengan melakukan serangkain kegiatan seperti membentuk forum anak, kampanye UU PKDRT No. 23 Tahun 2004, UU PErlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, dan UU lainya. Serta sudah membuat Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan No. 19 Tahun 2014.

‘Bupati, Wakil Bupati beserta Ketua DPRD Tuban wajib turut serta memantau pelaksanaan kinerja Kepolisian sebagai tempat utama penegak hukum dan yang juga masuk di struktur P2TP2A Keputusan Pubati no.188.45/95/kpts/414.012/2016 sebagai penasihat dan koordinator devisi layanan hukum,” tegas Nunuk.

Sementara itu Kapolres Tuban, AKBP Fadly Samad menegaskan bahwa pihaknya berjalan sesuai prosedur. Yakni Provost sudah menjalankan pemeriksaan internal. Sedangkan Kanit Reskrim Polsek Parengan, Karsojo juga merasa dicemarkan nama baiknya. Dia memiliki hak untuk melaporkanya.

“Kalau nanti hasil pemeriksaan selesai baru kita ketahui apakah ada perbuatan melawan hukum yang dan siapa sebenarnya yang melakukan pelanggaran,” tegasnya.

Kapolres menegaskan dirinya menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ada. Serta tidak akan melindungi yang salah. ‘Kalau anggota saya nanti yang salah pasti saya akan tindak tegas. Tapi untuk mengetahui itu semua lewat rangkaian pemeriksaan,” jelasnya.

Selama ini Polres Tuban sudah berkomitmen dalam memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak. Diantaranga melakukan kerjasama dengan Komisi Perempuan dan Anak Kab. Tuban. Bahkan di Saat Reskrim dibuatkan ruangan khusus pemeriksaan bagi perempuan dan anak. Serta pelaksanaan program-program lainya. MUHAIMIN

Facebook Comments

About the Author