Published On: Kam, Feb 4th, 2016

Kades Laju Kidul Minta Bupati Bayar Rp. 5,2 Miliar

TUBAN

FINAL : Bagian awal putusan peninjauan kembali yang diajukan Pemkab Tuban, memenangkan Yoyok Suradmoko

FINAL : Bagian awal putusan peninjauan kembali yang diajukan Pemkab Tuban, memenangkan Yoyok Suradmoko

seputartuban.com – Kunjungan Komisi A dan Ketua DPRD Tuban di Balai Desa Laju Kidul, Selasa (2/2/2016) mendapat sambutan mengagetkan. Pasalnya Kepala Desa (Kades), Yoyok Sudarmoko menyampaikan agar anggota dewan menyampaikan permintaanya kepada Bupati Tuban, agar memberikan ganti rugi Rp. 5,2 miliar kepada dirinya.

Data yang dimiliki seputartuban.com, sesuai Keputusan Bupati Tuban Nomor : 188.45/373/KPTS/414.011/2007, tanggal 8 Agustus 2007, Yoyok menjabat sebagai Kades sejak tahun 2007 hingga 2013. Namun pada tahun 2010 dia diberhentikan. Melalui Keputusan Bupati Tuban Nomor : 188.45/05/KPTS/414.106/ 2010, tanggal 15 Juli 2010.

Dia dinilai oleh Pemkab Tuban melakukan korupsi dan perbuatan asusila, sehingga jabatanya dihentikan ditengah jalan. Menerima perlakukan ini, ia kemudian melakukan upaya hukum untuk membuktikan dia tidak bersalah sesuai dalam surat pemberhentian Bupati. Hasilnya pada 2011 dia menang dalam gugatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Dalam putusan nomor 35/B/2011/PT.TUN-Sby, tanggal 26 Mei 2011. “Saya tahun 2011 itu sudah meminta (kepada Pemkab Tuban) agar jabatan saya dikembalikan tapi tidak ditanggapi,” kata Yoyok, Rabu (4/2/2016).

Upaya peninjauan kembali Pemkab Tuban sebagai tergugat yang diajukan ke Mahkamah Agung pada 4 Oktober 2011, hasilnya tetap memenangkan Yoyok dengan nomor putusan No.14 PK/TUN/2012. Yang intinya menguatkan putusan PT TUN diantaranya membatalkan SK pemberhentian Bupati dan memerintahkan mengembalikan jabatan.

“Katanya anggota dewan akan disampaikan dan hasilnya akan dikabari. Saya meminta ganti rugi kepada Bupati melalui jalur kekeluargaan. Kalau saya jalur hukum nanti dikira Kades tidak loyal pada pimpinanya,” imbuhnya.

Ganti rugi itu diminta karena dia mengalami kerugian secara moral maupun materi, karena tidak dikembalikanya jabatan yang telah diberhentikan itu. Dia belum memastikan langkah berikutnya yang akan ditempuh untuk meraih keadilanya. “Kita lihat nanti bagaimana selanjutnya,” imbuhnya.

Terpisah, Ketua DPRD Tuban, M. Miyadi saat dihubungi melalui ponselnya lebih menyarankan Kades Laju Kidul menempuh jalur hukum. Karena jika memang harus mengeluarkan dana sebesar itu harus sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

“Ya itu boleh-boleh saja, itu hak untuk mengajukan atau ngudoroso. Cuma tanpa keputusan pengadilan yang inkrah kan ndak bisa. Artinya dia harus gugat hal tersebut. Tanpa itu ya tidak bisa uang negara dikeluarkan tanpa dasar hukum,” tegasnya. MUHAIMIN

Facebook Comments

Print Friendly, PDF & Email

About the Author