Published On: Kam, Jun 11th, 2015

Kabag Hukum Pemkab Tuban: Kades Rawan Korupsi Dana Desa

TUBAN

illustrasi _____dana desaseputartuban.com-Diam-diam Pemkab Tuban menyimpan kekuatiran mendalam terkait pengelolaan dana desa yang pencariannya tinggal menghitung hari. Sebab dana “revolusi” desa ini sangat rawan diselewengkan.

Kepala Bagian Hukum Pemkab Tuban, Arif Handoyo, mensinyalir tindak pidana korupsi dana desa sangatah rawan terjadi pada tataran kepala desa.

Hal tersebut sangat memungkinkan karena mindset kepala desa adalah top figur sekaligus juga sebagai top manajemen dalam pemerintahan desa.

Menurut dia, tindak pidana korupsi yang sangat rawan disimpangkan adalah tentang penggunaan dan pengelolaan dana desa itu sendiri.

“Kami rasa kasus korupsi sangat rawan dilakukan oleh kepala desa jika tidak di berikan pantauan serius, Terutama pada penggunaan dana desa,” tegas Arif saat dihubungi seputartuban.com via ponselnya, Kamis (11/06/2015) siang.

Dia mengingatkan, tidak ada toleransi bagi kepala desa maupun perangkat desa yang tersangkut kasus pidana korupsi. Selain sanksi pidana dipastikan akan dicopot dari jabatannya.

Hanya saja, sambung Arif, pemkab tetap menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah terhadap aparat desa yang terlibat korupsi dana desa. Sanksi pencopotan baru bisa dilakukan setelah ada ketetapan hukum dari pengadilan atau inkrah.

Sepanjang masih dalam proses penyidikan, maka aparat desa yang kesandung kasus korupsi akan diberhentikan sementara sambil menunggu keputusan hukum tetap.

“Yang perlu dicernam bahwa penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Misalnya untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pertanian juga infrastruktur. Jangan sampai alokasi dana desa digunakan untuk kepentingan pribadi,” ungkap Arif.

Disebutkan, jika Kabupaten Tuban sebelumnya memperoleh dana desa dari pemerintah pusat sebesar Rp 46 miliar, setelah diubuah mendapatkan Rp 88 miliar.

Aturan baru menyebutkan, dari 100 persen anggaran yang diterima daerah pembagianya 90 persen dibagi rata seluruh desa dan 10 persen berbeda. Yakni memakai indikator luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah warga miskin serta letak geografis. ARIF AHMAD AKBAR

Facebook Comments

About the Author